Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) berinovasi dan bekerja cerdas, sehingga terus memperbarui data serta aksi dalam pemberantasan narkotika.
“BNN harus bekerja dengan data dan pengalaman. Kita butuh BNN (perlu) berinovasi juga kerja cerdas melakukan kerja luar biasa. Narkoba dari kaya dan miskin semua pakai, di (tingkat), di desa dan mungkin saja di pcuk kekuasaan, saya tidak bilang di istana, tapi pakai,” cetus Arteria saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNN Kamis (18/3).
Polisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan kinerja BNN yang tidak kunjung menuntaskan peredaran narkotika di Tanah Air. Dia menilai ada yang salah dengan regulasi yang digunakan, pasalnya bukan hanya masih ada peredaran narkotika, ada keterlibatan petugas.
“Masalah narkotika ini bagaimana, apa ada yang salah, dengan regulasinya sudah benar belum. Saat ini bandar, kurir, pengedar pasalnya sama. Orang direhap tidak direhap faktornya bukan faktor hukum tapi berapa besaran rupiahnya,” cetusnya.
Baca juga: NasDem Konsisten Perjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat
Dikesempatan itu, anggota komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani meyakini pemerintah dan DPR sangat konsen memberantas narkoba. Keseriusan tersebut ditegaskan dalam rencana perubahan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Ada banyak suara yang kami dengar dan NGO dari luar negeri juga banyak datang kepada saya mengadvokasi ada relaksasi terkait ketentuan pasal ganja untuk kesehatan. Saya kira ini akan menjadi perdebatan yang hangat nanti atas perubahan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009,” ucapnya.
Saat ini menurutnya UU Narkotika tidak tertutup sama sekali, tapi dari ketentuan dan pelaksanaan kebijakan dirasakan masih sangat sempit peluang tersebut. Di sisi lain BNN diminta untuk memperbaiki koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian khususnya dengan Kemenkumham.
Kepala BNN Petrus R Golose membenarkan terjadi permasalahan regulasi, salah satunya mengakibatkan penumpukan penghuni lapas narkotika.
“Ada masalah dalam UU yang nantinya ini akan diselesaikan oleh semua pihak BNN, Kemenkumham dan juga DPR,” ucapnya
Terkait dengan pelegalan ganja untuk tujuan kesehatan, masih menjadi tren di dunia. Dari seluruh negara yang melegalkan, mereka juga menerapkan aturan yang rumit dan ketat.
“Masih di atas 70% negara-negara dunia yang tidak melegalkan untuk rekresional. Tapi rata-rata untuk kesehatan masih sangat ketat bahkan cenderung tidak. Sekarang banyak narkoba yang masuk dari Iran (melalui kapal laut). Untuk heroin dari Afganistan kalau Kokain dari Amerika,” tukasnya. (P-5)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang rampasan senilai Rp9,6 miliar kepada Badan Narkotina Nasional (BNN) DKI Jakarta.
Tim gabungan menggerebek sebuah lab clandestine di sebuah vila di Kecamatan Payangan, Gianyar, Bali, Kamis (18/7).
Di AS dan Kanada, DEA masing masing negara menempatkan Tramadol ke dalam CSA Schedule IV, hanya setingkat di bawah penyalahgunaan obat turunan morfin Ketamin.
Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota harus sadar terhadap bahaya narkoba.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jakarta mengungkapkan bahwa sebanyak 26 wilayah di Jakarta masuk dalam kategori rawan peredaran narkoba.
107 wilayah di Jakarta masuk kategori waspada peredaran narkoba yang perlu ditangani secara serius
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved