Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) berinovasi dan bekerja cerdas, sehingga terus memperbarui data serta aksi dalam pemberantasan narkotika.
“BNN harus bekerja dengan data dan pengalaman. Kita butuh BNN (perlu) berinovasi juga kerja cerdas melakukan kerja luar biasa. Narkoba dari kaya dan miskin semua pakai, di (tingkat), di desa dan mungkin saja di pcuk kekuasaan, saya tidak bilang di istana, tapi pakai,” cetus Arteria saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNN Kamis (18/3).
Polisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan kinerja BNN yang tidak kunjung menuntaskan peredaran narkotika di Tanah Air. Dia menilai ada yang salah dengan regulasi yang digunakan, pasalnya bukan hanya masih ada peredaran narkotika, ada keterlibatan petugas.
“Masalah narkotika ini bagaimana, apa ada yang salah, dengan regulasinya sudah benar belum. Saat ini bandar, kurir, pengedar pasalnya sama. Orang direhap tidak direhap faktornya bukan faktor hukum tapi berapa besaran rupiahnya,” cetusnya.
Baca juga: NasDem Konsisten Perjuangkan RUU Masyarakat Hukum Adat
Dikesempatan itu, anggota komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani meyakini pemerintah dan DPR sangat konsen memberantas narkoba. Keseriusan tersebut ditegaskan dalam rencana perubahan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Ada banyak suara yang kami dengar dan NGO dari luar negeri juga banyak datang kepada saya mengadvokasi ada relaksasi terkait ketentuan pasal ganja untuk kesehatan. Saya kira ini akan menjadi perdebatan yang hangat nanti atas perubahan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009,” ucapnya.
Saat ini menurutnya UU Narkotika tidak tertutup sama sekali, tapi dari ketentuan dan pelaksanaan kebijakan dirasakan masih sangat sempit peluang tersebut. Di sisi lain BNN diminta untuk memperbaiki koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian khususnya dengan Kemenkumham.
Kepala BNN Petrus R Golose membenarkan terjadi permasalahan regulasi, salah satunya mengakibatkan penumpukan penghuni lapas narkotika.
“Ada masalah dalam UU yang nantinya ini akan diselesaikan oleh semua pihak BNN, Kemenkumham dan juga DPR,” ucapnya
Terkait dengan pelegalan ganja untuk tujuan kesehatan, masih menjadi tren di dunia. Dari seluruh negara yang melegalkan, mereka juga menerapkan aturan yang rumit dan ketat.
“Masih di atas 70% negara-negara dunia yang tidak melegalkan untuk rekresional. Tapi rata-rata untuk kesehatan masih sangat ketat bahkan cenderung tidak. Sekarang banyak narkoba yang masuk dari Iran (melalui kapal laut). Untuk heroin dari Afganistan kalau Kokain dari Amerika,” tukasnya. (P-5)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Perumusan kebijakan publik seharusnya melibatkan kajian akademik secara mendalam agar memiliki legitimasi yang kuat dan tidak bersifat represif.
APVI telah menyampaikan permintaan klarifikasi secara resmi kepada BNN, namun hingga saat ini belum memperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi secara terbuka.
Komunitas menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang penting dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Esther melihat dampak ekonomi akibat pelarangan total peredaran vape, sebab industri rokok elektrik di Indonesia merupakan sektor yang sedang bertumbuh serta legalitasnya sudah diatur.
Pakar paru peringatkan risiko kanker bagi perokok pasif vape. BNN temukan indikasi narkotika dalam cairan vape dan usulkan pelarangan total dalam RUU Narkotika.
Arvindo mendukung penuh BNN dalam memberantas narkotika bermodus vape, namun meminta pemerintah membedakan produk legal berpita cukai dengan produk oplosan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved