Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FRAKSI Partai NasDem berhasil memasukkan 4 Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Keempat RUU yang diperjuangkan oleh NasDem tersebut yakni RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), RUU Pendidikan Kedokteran dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Baca juga: Pengambilalihan Partai Demokrat Disebut Pengaruhi Dunia Investasi
"Ini tentu menjadi peraturan perundangan yang dibutuhkan rakyat yang marginal," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).
Berdasarkan hasil Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah, Baleg kembali merilis daftar terbaru pembahasan RUU Prolegnas Prioritas 2021. Terdapat 33 RUU yang telah diputuskan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
"Jumlahnya masih sama dengan hasil rapat awal di Bulan Januari lalu yakni 33 RUU," tutur Willy.
Sementara untuk RUU Pemilu Pemerintah dan DPR sepakat untuk menarik RUU tersebut dari Prolegnas Prioritas 2021. Pembahasan RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2021 diganti dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang sama-sama diusulkan oleh pemerintah.
"RUU Pemilu ditarik diganti dengan RUU KUP jadi jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 tetap 33," ungkapnya. (OL-6)
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Revisi UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dinilai sulit bergulir.
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024.
KETUA Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menampik tudingan bahwa partainya ingin merebut kursi ketua DPR RI lewat revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku akan mengecek terlebih dahulu perihal rencana revisi UU MD3. Ia menilai revisi tersebut dalam rangka meningkatkan kerja di parlemen.
Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved