Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Sosial Hartono mengakui adanya pengumpulan uang dari para vendor penyedia paket bantuan sembako covid-19 di Jabodetabek oleh mantan Mensos Juliari Batubara. Hartono menyebut ia mendengar kabar tersebut dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos, Adi Wahyono, yang saat ini berstatus tersangka.
"Pak Adi Wahyono yang ditunjuk sebagai KPA itu menyampaikan kepada kami bahwa ada beberapa vendor yang kemudian mendapatkan untuk operasional," ujar Hartono di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/3).
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhamad Nur Azis lantas mendalami keterangan Hartono.
"Pak Adi cerita menerima fee dari vendor?" tanya Azis.
Baca Juga: KPK Tetapkan Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos
Berdasarkan kesaksian Hartono, yang dimaksud Adi saat itu bukanlah fee, melainkan operasional. Awalnya, ia mengakui bahwa operasional yang diterima dari vendor digunakan untuk kegiatan di lingkungan Kemensos.
"Saya tanya (ke Adi). Awalnya kan dia nggak menyampaikan, kemudian dia menyampaikan untuk operasional menteri," ungkap Hartono.
Namun, saat ditanya lebih jauh mengenai besaran jumlah operasional tersebut, Hartono mengaku tidak mengetahuinya. Ia sendiri mengatakan sempat mewanti-wanti Adi soal penerimaan uang operasional tersebut.
Hartono dihadirkan sebagai saksi dalam perkara atas terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Keduanya diduga menyuap Juliari dan dua pejabat di Kemensos sebesar Rp3,23 miliar. Suap dari Hary sebesar Rp1,28 miliar, sementara Ardian mencapai Rp1,95 miliar. (OL-13)
Baca Juga: Mensos Juliari Batubara, Menteri Terpopuler di Media Digital 2020
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved