Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGUSAHA Iwan Cendekia Liman mengungkap menantu mantan Serkretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman, Rezky Herbiyono, pernah meminta uang sebesar Rp10 miliar kepada dirinya untuk mengurus perkara.
Hal itu disampaikan Iwan saat menjadi saksi untuk terdakwa Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Menurut Iwan, pinjaman uang tersebut untuk mengurus perkara yang melibatkan PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) yang akan diurus oleh Nurhadi.
"Ada perkara antara PT KBN vs PT MIT yang membutuhkan dana Rp10 miliar. Saya langsung menransfer ke rekening Rezky," kata Iwan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/2).
Iwan menyebut saat itu Rezky memberikan jaminan berupa delapan lembar cek Bank QNB dan tiga lembar cek Bank Bukopin milik PT MIT. Untuk delapan lembar cek Bank QNB saja, ia mengatakan nilainya lebih dari Rp81 miliar. Menurut Iwan, Rezky memintanya tidak mengungkit urusan jaminan itu ke Hiendra.
"Karena pada saat itu perjanjiannya antara saya dan Rezky, ia mengatakan terkait urusan ini, saya langsung saja ke dia, tidak melalui Hiendra," jelas Iwan.
Ia juga menyebut Rezky akan membayar utangnya dari pembagian uang Rp81 miliar tersebut. Pembagiannya yaitu 70% untuk Iwan, sedangkan sisanya untuk Rezky.
Kendati demikian, Iwan mengaku sampai sekarang Rezky belum melunasi utangnya tersebut. Padahal, menurutnya, Rezky telah menyampaikan bahwa perkara yang ditangani oleh Nurhadi akan aman. Hal itu disampaikan Rezky langsung saat Iwan bertemu dengannya rumah Nurhadi yang berada di Hang Lekir.
"Di ulang tahun Pak Nurhadi dan buka puasa pada Juni 2015, keesokan hari saya bertemu dengan Pak Nurhadi. Tapi enggak menyampaikan secara spesifik karena Pak Nurhadi sedang bermain dengan Azka (cucunya). Tapi Rezky menyampaikan ke saya, 'Tenang saja, perkara yang ditangani aman'," paparnya
Hiendra diduga memberikan suap kepada Nurhadi melalui Rezky untuk mengurus penanganan perkara perdata antara PT MIT melawan PT KBN. Masalah antara kedua perusahaan itu terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer milik PT KBN di wilayah KBN Marunda, Jakarta Utara.
Selain itu, suap lain dari Hiendra dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan Azhar Umar di PN Jakarta Pusat terkait akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT. Total suap yang diberikan oleh Hiendra kepada Nurhadi dan Rezky mencapai Rp45.726.955.000. (OL-14)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved