Calon Kapolri Diminta Transparan

KETUA Komisi III Herman Hery mengaku telah mengetahui lima nama calon kepala Polri (Kapolri) yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, DPR masih menanti
surat presiden (supres) untuk bisa melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri itu.

“Siapa pun dari lima nama punya peluang yang sama, tergantung pada Presiden maunya siapa karena itu ialah hak prerogatif beliau,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Lebih lanjut Herman berharap supres itu dapat diterima DPR beberapa hari setelah masa reses selesai. Sebagaimana diketahui, DPR baru membuka Masa Sidang III Tahun 2020-2021 pada 11 Januari mendatang.

“Baru 11 Januari nanti kami masuk dan semoga beberapa hari setelah DPR masuk masa reses, surpres sudah di terima,” imbuhnya.

Dia menekankan siapa pun calon orang nomor satu di Polri diperlakukan dan memiliki peluang yang sama untuk ditunjuk. “Peluangnya semua sama. Terserah pada Presiden,” tukasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah menyerahkan lima nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo. Kelima nama yang dinilai layak memimpin Polri ke depan, yakni Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafl y Amar, Kepala Badan
Reserse dan Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan
Polri Komjen Agus Andrianto.

Harapan membawa institusi Polri berbasis kepentingan masyarakat bukan hasrat penguasa dilontarkan anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

“Institusi Polri pascadipisahkan dari ABRI telah menjadi bagian dari civil society. Karena itu, selain pemolisian masyarakat, ke depan pemolisian yang mengawal demokratisasi menjadi agenda penting dan mendesak direalisasikan,” ujarnya.

Kapolri yang baru memiliki sejumlah pekerjaan rumah, di antaranya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. “Transparansi artinya harus ada keterbukaan dan kepercayaan serta tidak diskriminasi dalam penegakan hukum dan keadilan. Begitu juga dengan postur anggaran Polri yang hingga kini belum ideal. Lebih
kurang 30% untuk belanja opersional. Selebihnya untuk gaji aparat dan lain sebagainya.”

Independen

Pengamat Kepolisian Sisno Adiwinoto mengatakan calon Kapolri yang akan terpilih harus mampu membawa harapan publik sebagai sosok yang independen. Independensi
yang kuat akan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Siapa pun yang dipilih harapannya dia memiliki independensi yang kuat. Dalam arti tidak terpengaruh tekanan politik, penguasa, dan juga pengusaha. Hukum harus jadi panglima
bagi Polri,” tegasnya, kemarin.

Dalam memilih Kapolri sepenuhnya menjadi hak Presiden Joko Widodo sehingga yang dipilih merupakan individu yang telah melalui banyak penilaian dan pertimbangan.

Sementara itu, menurut pengamat kepolisian Bambang Rukminto, amanah mengembalikan kepercayaan publik menjadi wajib dilaksanakan bagi Kapolri terpilih. “Menjalankan
amanah itu sudah wajib. Soal bisa terlaksana atau tidak hanya waktu yang bisa jawab,” ucapnya. (P-5)