Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
POLITISI Gerindra Fadli Zon ikut mengomentari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang bertanya perihal orang Minang yang tidak suka dengan PDIP.
Pertanyaan ini dijawab Fadli Zon melalui akun twitternya @fadlizon, Kamis (3/9). "Masyarakat Minang adalah masyarakat egaliter, demokratis dan jauh dari feodalisme. Pandangan hidupnya, adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Umumnya kritis dan mungkin ada yang masih ingat sejarah bagaimana perlakuan masa lalu terhadap sebagian orang Minang. Jas Merah," ungkap Fadli tanpa membeberkan lebih jauh perlakuan apa di masa lalu terhadap sebagian orang Minang yang dipersoalkan.
Baca juga: Megawati Heran Masyarakat Sumbar belum Suka PDIP
Saat mengumumkan 21 calon kepala daerah melalui virtual pada Rabu (2/9), Megawati mengungkapkan kesulitan mencari kader partai menjadi calon kepala daerah. "Kalau saya melihat Sumbar itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDIP? Meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau, meminta, sudah ada katakan kantor DPC-nya, DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, menurut saya masih akan agak sulit," kata Megawati di Jakarta, Rabu (2/9).
Baca Juga: PDIP: Kampanyekan Kotak Kosong Pertanda tak Siap Berkompetisi
Tangkapan layar akun Twitter @fadlizon
Fadli menegaskan mengenai komitmen masyarakat Sumbar terhadap Pancasila."Hanya org2 yg tak membaca n mengerti sejarah yg masih meragukan masyarakat Sumbar mendukung Pancasila. Ada 3 org Minang hebat di belakang perumusan Pancasila n UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin n H Agus Salim. Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator." (X-15)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved