Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKUN Facebook Kingson mengunggah tangkapan layar artikel berisi narasi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Jokowi memecat Anggota TNI yang merazia buku berbau PKI.
Baca juga: Ruslan Buton Dipecat karena Tolak TKA Tiongkok? Mafindo: Salah
Akun itu juga membuat komentar terkait narasi dalam bagian komentar tangkapan layar tersebut.
"KENAPA TAKUT KETAUAN YA NEK...?," tulis akun Kingson, Rabu (3/6).
Adapun dalam akun Kingson tersebut, tertulis tangkapan layar yang diunggah itu dari akun operain.blogspot.com berjudul "Megawati Meminta Jokowi Pecat Anggota TNI yang Razia Buku Berbau PKI, Jika Tidak..."
Baca juga: Istana Diterpa Hoaks Lama soal PKI, KSP: Ada Kelompok Cari Pasar
Hingga Sabtu (27/6), unggahan itu telah mendapat 112 komentar, 158 emoticon, dan 2.400 kali dibagikan.
Berdasarkan penelusuran, situs operain.blogspot.com , kini sudah dihapus.
Merujuk pada situs cek fakta Turnbackhoax.id, narasi ini sempat beredar pada Januari 2019. Klaim ini dipastikan hoaks alias kabar bohong.
"Artikel yang dimuat di situs blogspot tersebut ternyata bukanlah berita yang sebenarnya. Yang ditulis di situs tersebut adalah hasil copy paste, dan disertai pengubahan nama, dari yang seharusnya adalah Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi, menjadi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri," tulis turnbackhoax.id dalam laporannya pada Senin 21 Januari 2019.
Baca juga: Eks Menteri Susi Pudjiastuti Jualan Kaos, Netizen: Duitmu Akeh Bu
Dijelaskan bahwa isi artikel dengan narasi tersebut merupakan salinan dari artikel Viva.co.id yang dimuat pada Minggu 15 Mei 2016. Artikel itu berjudul "Jokowi Didesak Pecat Anggota TNI yang Razia Buku Berbau PKI".
Kala itu, Dosen Unair Airlangga Pribadi menyesalkan maraknya razia buku berbau kiri. Airlangga menilai oknum TNI saat itu, miskin imajinasi dalam mencari solusi terkait bahaya laten komunis dan sebagainya.
Baca juga: Antibiotika Bisa Obati Covid-19, Hoaks yang Mendunia
Berikut artikel selengkapnya yang dimuat dalam Viva.co.id
Jokowi Didesak Pecat Anggota TNI yang Razia Buku Berbau PKI
VIVA.co.id - Maraknya aksi sweeping atau razia buku-buku berbau kiri, dan bersimbol PKI, membuat sejumlah akademisi merasa miris. Salah satunya adalah dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi.
Menurut Airlangga, maraknya razia buku berbau PKI hanya merupakan cara bagi sejumlah elite TNI untuk mencari panggung. Sebab, menurutnya, ada beberapa orang yang ingin kembali tampil di panggung politik.
"Mereka ini sudah lama menantikan momentum seperti ini, karena sebelum-sebelumnya tidak ada kesempatan untuk tampil," kata Airlangga kepada VIVA.co.id di Surabaya, Minggu, 15 Mei 2016.
Oleh karena itu, Airlangga melanjutkan, pola-pola lama untuk menarik minat masyarakat pun dibangkitkan kembali. Di antaranya melalui jargon bahaya laten komunis, ancaman terhadap NKRI, serta gerakan radikal fundamentalisme.
"Jelas yang seperti itu tidak bisa dijadikan dalih untuk melakukan sweeping buku-buku berbau kiri, karena hal itu menunjukkan jika aparat negara miskin imajinasi dalam mencari solusi," ungkap Airlangga.
Namun sayangnya, kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University Australia itu menilai Presiden Joko Widodo cenderung mengambil sikap tidak tegas dalam persoalan tersebut. Karena, hanya meminta aparat TNI agar tidak melakukan tindakan represif.
"Padahal, Jokowi seharusnya mengambil sikap yang lebih tegas. Misalnya dengan memecat setiap anggota TNI yang nekat melakukan sweeping buku-buku tersebut," tegas Airlangga.
Apabila hal itu tidak segera dilakukan, maka Jokowi terancam kehilangan kepercayaan dari para pemilihnya.
"Karena mereka yang memilih Jokowi sebelumnya yakin jika Jokowi akan memberikan kebebasan demokrasi, dan HAM, serta menindak tegas berbagai tindakan fasis dari aparat militer seperti ini," tutur Airlangga.
Sehingga, klaim bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Jokowi memecat anggota TNI yang merazia buku berbau PKI, adalah salah. Faktanya, klaim ini kabar bohong lama yang kembali muncul di tengah masyarakat.
Baca juga: Hoaks Kaesang Pakai Kaos Berlogo Palu Arit, Ini Penelusurannya
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. (X-15)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved