Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KALANGAN aktivis dan masyarakat sipil mengkritisi rapat Badan Legislasi (Baleg) RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja via aplikasi Zoom yang dinilai tertutup.
Salah satunya, karena kalangan aktivis tidak diizinkan bergabung dalam aplikasi Zoom.
Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, menjelaskan Baleg bukannya tidak mau melibatkan publik dalam pembahasan. Namun, setiap rapat telah memiliki aturan dan mekanisme sendiri.
Baca juga: Bahas RUU Cipta Kerja Saat Pandemi, DPR Tuai Kritik
"Fasilitas Zoom itu buat peserta rapat. Kalau mau mengikuti jalannya rapat secara terbuka bisa melalui saluran tv parlemen atau media sosial DPR. Jika rapatnya tertutup tentu tidak bisa," ujar Baidowi dalam keterangan resmi, Rabu, (22/4).
Lebih lanjut, dia mengatakan dalam rapat secara langsung di ruangan pun yang boleh berpendapat hanya peserta rapat. Peserta lain hanya bisa melihat dan memantau jalannya rapat.
"Jika rapat fisik di ruangan yang duduk di meja dengan mikrofon kan cuma peserta rapat. Di luar peserta rapat tidak boleh mengakses mikrofon dan bisa memantau via balkon, jika rapatnya terbuka. Jika rapatnya tertutup, ya tidak bisa masuk ke ruangan. Substansinya kan sama saja," pungkas Baidowi.
Baca juga: Isi RUU Cipta Kerja Banyak Disorot, Yasonna Sebut Ada Salah ketik
Baidowi mengungkapkan Baleg telah menyiapkan agenda untuk melakukan uji publik guna menjaring aspirasi dan masukan terkait RUU Cipta Kerja.
"Jika ada aspirasi yang ingin disampaikan silahkan saja bersurat ke Baleg. Sehingga nanti bisa diundang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Nanti dalam RDPU tentu perwakilan yang diundang bisa menyampaikan pendapatnya," tutupnya.(OL-11)
Disebutkan revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kementerian sudah disetujui oleh Paripurna sebagai usulan DPR.
BADAN Legislasi (Baleg DPR RI) menepis anggapan pembahasan kilat empat revisi undang-undang (UU) untuk kepentingan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas membantah adanya revisi Undang-undang (RUU Kepolisian) jadi jembatan perpanjangan masa pensiun Kapolri.
KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.
pembahasan revisi UU TNI yang berkembang di Baleg lebih banyak soal usia pensiun.
Keempat revisi UU yang diusulkan Baleg itu sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR.
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
PULUHAN pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menegaskan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker kudeta konstitusi RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved