PAN Akan Masuk Pemerintah, Pengamat: Bukan Hal Aneh

PENGAMAT politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan bahwa PAN terlihat jelas tengah mengambil ancang-ancang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. Hal itu salah satunya terlihat dari pertemuan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Jokowi di Istana Negara, Jumat, (6/3).

Diungkapkan Ujang, potensi PAN bergabung ke pemerintah semakin besar pasca terpilih kembalinya Zulhas dalam kongres PAN di Kendari.

"Pada 2019 PAN jadi oposisi karena faktor Amien Rais, lalu saat ini Amien Rais dianggap kalah dari Zulhas di kongres, PAN sepertinya langsung mengambil ancang-acang agar mendapatkan kursi di kabinet," ujar Ujang, ketika dihubungi, Sabtu, (7/3).

Ujang menjelaskan bahwa perubahan sikap politik pada PAN sebenarnya bukan hal yang aneh. Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya PAN juga kerap berpindah-pindah koalisi.

"Kalau kita melihat secara historis PAN itu selalu maju mundur dalam pilihan di oposisi atau koalisi pemerintah. Tahun 2014 dulu PAN mendukung Prabowo-Hatta lalu di tengah jalan masuk mendukung Jokowi-JK. Saat ini juga sama," ujar Ujang.

Baca juga: PAN Akan Gabung Pemerintah, Drajad: Keputusan di Tangan Ketum

Saat ini, bola berada di tangan Zulhas. Itu karena Zulhas saat ini berperan sebagai formatur tunggal di PAN. Hanya Zulhas penyusun kepengurusan dan kebijakan di PAN.

"Jadi kemungkinan besar roadshow Zulhas ke beberapa tokoh partai itu sebagai langkah sebelum masuk ke kabinet," ujar Ujang.

Sementara terkait pertemuan SBY dengan elite Golkar, Ujang mengatakan kecil kemungkinannya untuk membahas koalisi. Hal itu karena hingga saat ini masih ada jarak antara Demokrat dengan PDIP.

"Kalau Demokrat sepertinya tidak akan bisa masuk koalisi dan mendapat kursi di kabinet. Karena kita tahu konstruksi politik Demokrat masih terhalang oleh PDIP," ujar Ujang.

Bila nanti PAN bergabung dengan koalisi, hal itu dinilai sangat disayangkan. Karena dengan begitu, suara oposisi akan menjadi semakin tenggelam di tengah menguatnya koalisi Jokowi.

"Sebenarnya ini hanya kelanjutan dari bagi-bagi jabatan saja. Pemerintah tentu akan semakin kuat dan sangat berbahaya dalam konteks demokrasi kalau tidak ada oposisi. Tidak ada check and balance," tutup Ujang. (OL-4)