Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBERAPA mendesak kehadiran omnibus law sistem politik di Indonesia?
Kalau di dalam sistem politik, sebetulnya tidak banyak aturan yang tumpang-tindih dan perlu disederhanakan. Ini sangat berbeda dengan bidang ekonomi yang memang rumit dan berbelit.
Undang-Undang Pemilu, UU Pilkada, itu semua hampir sama, seperti larangan dalam kampanye, persyaratan pencalonan. Namun, bukan berarti omnibus law sistem politik tidak mendesak. Saya berpandangan ada baiknya juga omnibus law ini dimunculkan untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan di dalam pemilu.
Hal-hal apa saja yang perlu disempurnakan dan masuk ke omnibus law?
Sebetulnya bukan penyederhanaan, tapi lebih pada penambahan atau pendefinisian ulang terkait aturan-aturan yang sudah ada saat ini. Seperti larangan-larangan dalam pemilu, seperti larangan politik uang, larangan kampanye di tempat ibadah dan pendidikan. Hal-hal itu sekarang belum diatur secara rinci, belum jelas.
Bisa dicontohkan lebih lanjut?
Misalnya tentang politik uang, sekarang hanya disebutkan dilarang memberikan uang dan barang untuk memengaruhi pemilih, tapi tidak jelas apakah itu prapemilu atau pascapemilu. Lalu bagaimana sanksinya, itu tidak diatur secara spesifik.
Kemudian larangan kampanye di tempat ibadah, itu banyak ditafsirkan tidak boleh kampanye dengan ayat-ayat agama. Tapi buktinya selama ini juga tetap terjadi.
Bagaimana peran omnibus law?
Menurut saya, perlu ada pasal-pasal khusus yang mengatur tentang larangan-larangan tersebut. Apa batasan-batasan untuk larangan itu, apa sanksi yang dijatuhkan bila larangan itu dilanggar. Jadi jelas, spesifik.
Semua larangan dalam UU Pemilu atau Pilkada sekarang masih sangat umum. Jadi, omnibus law diperlukan untuk memerinci, menyempurnakan.
Omnibus law sistem politik ini bisa diterapkan untuk Pemilu 2024 mendatang?
Bisa saja. Kalau untuk 2024, itu sangat rasional. Jika aturan-aturan yang saya sebutkan tadi menjadi jelas, saya rasa akan sangat membantu nantinya karena sekarang kan isu agama, politik uang kan sangat mengganggu saat ini. (Pra/P-2)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
MEMPERINGATI Hari Buruh, ribuan buruh di Batam melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Batam.
PARTAI Buruh memberikan dukungannya terhadap program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sikap itu diambil karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdasarkan UU Kesehatan yang baru, berbagai peran dan fungsi organisasi profesi yang sebelumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan kini ditiadakan.
Kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved