Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
LEMBAGA Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) tidak sekadar mengusung agenda toleransi melainkan sudah menuju multikultural.
Ketua Umum LPOK Said Aqil Siroj menjelaskan multikulturalisme lebih dari toleransi yang kerap digaungkan. Toleransi, kata Said hanya sikap mengharagai baik sesama, baik itu antar-suku, agama, maupun ras. Adapun multikulturalisme akan menghapus sekat.
"Ada agenda besar, multikulturalisme, itu lebih dari toleransi. Kalau kita menerima ada gereja, itu toleransi. Kalau multikulturalisme, tetangga saya Hindu masuk angin, saya kerokin punggungnya, tetangga saya Kristen lampunya mati, saya sambungkan. Teman saya sakit kita tengok dan bantu," jelas Said Aqil di Jakarta Pusat, Sabtu (11/1).
Menurutnya, multikulturalisme merupakan modal utama untuk menjaga kesatuan NKRI. Ia pun mengutip syair dari penyair atau ahli hikam yang cukup terkenal di Arab Wa innamal umamul akhlaqu maa baqiyat wa in humuu dzahabat akhlaquhum dzahabuu.
"Martabat bangsa tergantung budayanya. Semakin kuat budaya, semakin kuatlah bangsa itu. Mulialah martabat bangsa itu. Kalau budaya hancur, hancur juga martabat bangsa itu," terangnya.
Ia pun mencontohkan negara yang saat ini mengalami kehacuran budaya seperti banyak terjadi di negara timur tengah, Irak salah satunya. "Mohon maaf, negara amburadul contohnya Irak, Suriah, Yaman, Libia. Timur tengah lah yang lagi hancur budayanya. Porak poranda. Agamanya benar islam, syariat benar, salat jumat bareng, tapi setelah salat jumat perang. Di Irak terjadi," jelasnya.
SEBANYAK 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan membentuk Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) yang diketuai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.
Pengukuhan pengurus LPOK berlangsung di Kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jakarta, Sabtu (11/1), dihadiri para pengurus ormas dan pejabat terkait.
Ke-20 ormas keagamaan itu, yakni NU, Persis, Al Irsyad al Islamiyah, Ittihadiyah, Perti, Mathlaul Anwar (MA), Az Zikra, Ikadi, PITI, Syarikat Islam Indonesia, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam, HBMI, dan Nahdlatul Wathan.
Berikutnya, PGI, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).
Said Aqil menjelaskan keberadaan organisasi tersebut merupakan wadah persaudaraan antarormas keagamaan, baik Islam maupun non-Islam. "Ada 14 organisasi Islam dengan organisasi di luar Islam, seperti PGI, KWI, Hindu, Buddha, dan Khonghucu," katanya.
Namun, kata Said, tidak menutup kemungkinan ormas keagamaan yang bergabung akan bertambah karena LPOK sangat terbuka. "Yang mau silakan. Baik di LPOI (Lembaga Persahabayan Ormas Islam) yang Islam maupun LPOK, terbuka," katanya.
Menurut dia, kehadiran LPOK ingin memperkuat budaya Indonesia, persatuan dan kesatuan, serta solidaritas sebagai bangsa. "Bukan sekadar toleransi, melainkan saling tolong-menolong, bergandengan tangan, gotong royong sebagaimana yang kita harapkan," katanya.
Sekretaris Umum LPOK Luthfi A Tamimi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai upaya-upaya memecah belah pemeluk agama di Indonesia oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Luthfi menambahkan bahwa organisasi tersebut siap menampung aspirasi, memfasilitasi, dan membantu menyelesaikan persoalan terkait dengan hubungan antaragama. (X-15)
Baca juga: Said Aqil Siroj tidak Surut di Tengah Kontroversi
Baca juga: Said Aqil Siroj-Imam Masjidil Haram Sepakat soal Islam Moderat
Baca juga: Ngobrol Bareng Said Aqil Siroj
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
KETUA PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan PBNU akan mengikuti saja aturan main yang ditentukan oleh pemerintah, agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU ini halal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved