Pemerintah Tetap Cari Solusi atas Pelanggaran HAM Masa Lalu

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah masih memegang komitmen untuk mencarikan solusi terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu.

Salah satu cara yang ditempuh dengan melakukan kajian-kajian. Selain itu, Wapres juga berharap komitmen pemerintah mendapat dukungan dari Komnas HAM.

"Berkenaan dengan masalah pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah tetap memegang komitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain melalui kajian kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten. Langkah ini diharapkan dapat didukung melalui fungsi Komnas HAM yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia," ujar Ma'ruf Amin saat memberi sambutan dalam Pembukaan Peringatan Hari HAM 2019 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (9/12).

Ia juga menyebut pemerintah telah melakukan upaya-upaya nyata pemenuhan HAM di bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meski demikian, Ma'ruf Amin juga tidak menampik banyak persoalan HAM yang masih terbengkalai dan perlu penyelesaian.

"Harus diakui capaian tersebut ada yang sudah dapat diselesaikan dan ada juga yang belum. Namun ada hal-hal yang memerlukan proses berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai standar atau kualitas yang lebih baik dari sebelumnya," lanjutnya.

Baca juga: Wapres Banggakan Komitmen HAM Indonesia

Wapres juga menyatakan pemerintah fokus pada pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

"Harapan-harapan, peran-peran pemerintah yang lebih optimal tentang pendidikan dan ekonomi saya kira itu menjadi catatan dan komitmen pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin menjelaskan terkait sejarah Hari HAM Internasional yang didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948. Deklarasi itu merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang HAM. Masyarakat dunia berkeinginan untuk hidup bersama dalam perdamaian.(OL-5)