Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKTIVIS Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Rakyat Demokratis (PRD) Petrus Hariyanto menyebut ia dan beberapa korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 tertipu kata-kata manis Presiden Joko Widodo yang berjanji ingin menuntaskan persoalan HAM di Indonesia.
Lebih ironisnya, kata Petrus, Jokowi justru saat ini mendukung Prabowo Subianto yang dituduh sebagai pelaku penculikan aktivis.
"Kami adalah orang yang dulu terpesona oleh kata-kata manis Jokowi, janji-janji Jokowi dan cara pendekatan Jokowi kepada kami. Sehingga kami larut dalam pesona itu, dan menjadi bagian dari pendukungnya," kata Petrus di acara Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan yang digelar Komunitas Utan Kayu, Jakarta, Senin (12/2).
Baca juga : Pegiat HAM Yogyakarta Kirim Kaca Pembesar untuk Jokowi, Pratikno, dan Ari Dwipayana
Saat itu, kata dia, Jokowi mengaku akan membentuk tim untuk menuntaskan persoalan HAM. Petrus melihat ada harapan saat Jokowi terpilih menjadi presiden. Kendati demikian, hal itu belum diselesaikan pemerintahan Jokowi.
"Yang lebih membuat kami geram, dia mendukung Prabowo Subianto yang oleh keputusan Dewan Kehormatan Perwira tegas menyatakan pelaku penculikan aktivis. Jokowi telah mendukung pelanggar HAM," kata dia.
"Lebih jauh lagi, Jokowi ingin melanjutkan kekuasaannya melalui keluarganya," lanjut dia.
Baca juga : Kontras: Peradilan Kasus HAM oleh Jokowi Jauh dari Harapan
Malam Tirakatan untuk Kejujuran dan Keadilan dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis untuk menyuarakan keprihatinan atas kondisi demokrasi di Indonesia. (Z-5)
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
KOALISI Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri. Terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan HAM
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Laporan HRW mengungkapkan kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas melakukan "banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan" pada 7 Oktober.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Banyak kasus kekerasan dan juga pencemaran nama baik yang dialami jurnalis.
PULUHAN aktivis hak asasi manusia (HAM) kembali menggelar aksi di depan Istana Presiden pada Kamis (15/2) sore. Aksi rutin yang disebut Aksi Kamisan itu menuntut keadilan penegakkan HAM
MASYARAKAT Antropologi Indonesia menyatakan sepuluh poin kegusaran dengan situasi bangsa saat ini. Dalam seruannya di Jakarta, Sabtu (10/2).
Solo Melawan Politik Amoral dan Capres Pelanggar HAM (SEMPAL) membuat pernyataan sikap bersama terhadap praktek politik amoral dan tanpa etika.
KEMUNDURAN demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan situasi faktual yang kini terjadi dan bukan asumsi. Dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Demokrasi, Hukum dan HAM
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved