Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DIREKTUR Riset Setara Institute Halili mencatat ada empat tugas penting yang harus dibenahi oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Tugas pertama untuk kapolri baru harus bisa mengatur kepemimpinan dalam mengoptimalkan peran kepolisian dalam memperkuat kebhinekaan," katanya di Jakarta Pusat, Kamis (7/11).
Baca juga: DPR Desak Catatan Agar Kejaksaan Tidak Ikutan Berpolitik
Kepolisian harus memberikan jaminan perlindungan untuk menangkal isu ras, agama, dan agama yang masih sangat sensitif di Indonesia. Sehingga, Kapolri baru harus bisa menjamin kesetaraan hak seluruh warna negara.
Halili mengatakan, Kapolri hendaknya memimpin kepolisian agar bisa menjadi lembaga yang ramah dan melindungi keragaman identitas dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara, terutama kelompok minoritas.
Kedua, yaitu Kapolri harus bisa menangani ancaman terhadap Pancasila secara demokratis dan menghormati HAM. Seperti, menghilangkan ancaman Pancasila baik di dunia pendidikan dan ASN.
"Berdasarkan riset Setara Institute kami mencatat dunia persekolahan pada tiga tahun lalu di 171 sekolah negeri menunjukkan 0,3 persen siswa di Indonesia terpapar ideologi teror, di perguruan tinggi dari survei 10 PTN tahun 2019 menunjukkan ada 8,1 persen mahasiswa menjadikan jihad sebagai keyakinan regulasi formal negara," ujar Halili.
Ketiga, Setara Institute mengatakan bahwa Idham harus bisa membentuk reformasi dan penguatan kapasitas internal kepolisian.
Dalam 12 tahun terakhir menunjukkan bahwa kepolisian merupakan aktor yang menonjol dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
"Tercatat kepolisian yang menjadi pelaku dalam 480 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di satu sisi, polisi merupakan pemangku kewajiban dan satunya adalah pelindung hak warga negara," ungkap Halili.
Keempat, Kapolri harus bisa menangani politisasi sara yang menguat dalam politik elektoral. Idham diharap bisa menangani hal tersebut dari tingkat lokal sampai nasional.
Peran polisi akan diuji pada pergelaran Pilkada 2020 mendatang. Setara Institute menilai akan jadi ujian besar bagi kepemimpinan Idham Azis dalam memimpin penanganan ancaman terhadap Pancasila.
Terutama melalui politisasi agama oleh para politisi serta kelompok-kelompok pendukung dan simpatisan.
"Politisasi identitas berbasis sara merupakan fenomena yang marak dan nyata merusak harmoni sosial dan integrasi nasional di Indonesia. Politisasi sara ini juga menyerang kelompok minoritas di Indonesia," pungkasnya. (OL-8)
Banyak kasus kekerasan dan juga pencemaran nama baik yang dialami jurnalis.
PULUHAN aktivis hak asasi manusia (HAM) kembali menggelar aksi di depan Istana Presiden pada Kamis (15/2) sore. Aksi rutin yang disebut Aksi Kamisan itu menuntut keadilan penegakkan HAM
Petrus Hariyanto menyebut ia dan beberapa korban dan keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa 1998 tertipu kata-kata manis Presiden Joko Widodo
MASYARAKAT Antropologi Indonesia menyatakan sepuluh poin kegusaran dengan situasi bangsa saat ini. Dalam seruannya di Jakarta, Sabtu (10/2).
Solo Melawan Politik Amoral dan Capres Pelanggar HAM (SEMPAL) membuat pernyataan sikap bersama terhadap praktek politik amoral dan tanpa etika.
KEMUNDURAN demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan situasi faktual yang kini terjadi dan bukan asumsi. Dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Demokrasi, Hukum dan HAM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi beaar-besaran di tubuh Korps Bhayangkara. Terdapat 157 Pati dan Pamen Polri yang dimutasi termasuk enam jabatan Kapolda.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya dapat beradaptasi dengan fenomena citizen journalism atau jurnalisme warga
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerjunkan satuan Propam dan Irwasum untuk menuntaskan kasus pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 silam.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyayangkan metode pengamanan sepak bola yang masih kontraproduktif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved