Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi III Arsul Sani meminta kepada pemerintah dan aparat untuk mengusut tuntas penyebab meninggalnya Dua orang mahasiswa saat unjuk rasa di Provinsi Sulawes Tenggara (Sulteng).
Arsul juga meminta semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas dan bersabar dengan tidak cepat menarik kesimpulan.
"Komisi III meminta ini diusut tuntas. Kita tidak bisa juga buru-buru menyimpulkan kalau yang melakukan penembakan itu Polri. Jangan-jangan itu yang melakukan bukan dari Polri. Karena demo kan sifatnya terbuka segala kemungkinan bersifat terbuka dan bisa saja terjadi," tutur Arsul saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
Arsul melanjutkan, proses pengusutan harus dilakukan dan disampaikan kepada publik secara transparan. Jika diperlukan Polri bisa mengajak Komnas HAM untuk bersama-sama melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dari oknum aparat.
"Komnas HAM kan komisi negara yang diberi kewenangan kalau ada dugaan pelanggaran HAM," tuturnya.
Baca juga: Duka Cita Jokowi untuk 2 Mahasiswa UHO yang Meninggal Usai Demo
Terkait penangkapan pihak-pihak aktivisi, Arsul menilai hal tersebut harus dilihat kasusnya satu per satu. Semua pihak tetap harus memahami koridor-koridor batasan dalam proses penyampaian pendapat.
"Supaya kasusnya jelas saya kira pertama kita minta kepada jajaran polri agar transparan memberikan informasi kenapa ada aktifis yang ditangkap bukan dipanggil atau ditersangkakan," ujar Arsul. (OL-4)
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
"Adalah tugas kita semua untuk memantau, terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan."
Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna.
Kegiatan sosialisasi kali ini dikemas dalam bentuk hiburan rakyat di Lapangan Desa Nungkulan Jaten, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
PEMERINTAH terus melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat.
Salah satu proses yang sedang dilakukan oleh Pemerintah terkait hukum pidana adalah dengan merevisi RUU KUHP.
Adanya RUU KUHP ini dapat menghasilkan hukum pidana nasional dengan paradigma modern, tidak lagi berdasarkan keadilan retributif, tetapi berorientasi pada keadilan korektif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved