Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELURUH anggota Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) diharapkan memahami upaya untuk membangun stabilitas keamanan merupakan kunci dasar dalam membangun kesejahteraan. Negara-negara di kawasan juga perlu menyatukan kesamaan cara pandang dalam melihat ancaman bersama.
Hal itu dikemukakan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu di sela-sela acara Jakarta Geopolitical Forum III/2019: From World Disarray Toward a New Normal di Jakarta, kemarin. Kegiatan tersebut diprakarsai Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.
Ryamizard mengemukakan saat ini perkembangan lingkungan strategis global maupun regional sangat dinamis dan demikian kompleks. Kesejahteraan pun akan sulit direalisasikan tanpa upaya membangun stabilitas keamanan.
"Ancaman yang paling berbahaya, yaitu perebutan pengaruh yang lebih bersifat ideologis yang mengatasnamakan agama dan mengancam kawasan Indo-Pasifik dengan adanya konsep khilafah," ujarnya.
Tiap negara, sambung dia, tentu memiliki kepentingan strategis masing-masing. Kepentingan strategis negara pada hakikatnya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan rakyat.
Menurut dia, kawasan Indo-Pasifik telah menjadi pusat gravitasi keamanan global dan terus berevolusi menjadi barometer terbentuknya tatanan peradaban dunia baru.
Di sisi lain, negara kawasan Indo-Pasifik juga sangat dipengaruhi rivalitas negara-negara adidaya.
Pola pikir (mindset) merupakan ancaman yang paling berbahaya.
Selain perang tersebut, ada dua dimensi ancaman utama yang harus dihadapi secara bersama. Pertama, ancaman belum nyata atau ancaman tradisional yang dianggap masih sangat kecil kemungkinannya terjadi.
Kedua, ancaman nyata yang terdiri atas ancaman terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, termasuk bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, perang siber dan intelijen, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Tidak terikat
Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Widjojo menilai perkembangan dinamika politik dan internasional yang terjadi kini telah mengubah wajah dunia ke dalam blok-blok kekuatan baru yang tidak terlalu terikat pada blok geopolitik klasik.
Selain itu, pusat pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan peradaban diperkirakan tidak hanya bergeser ke kawasan Asia Pasifik, tapi juga diprediksi akan menjadi pusat konflik.
Saat ini Prancis sebagai salah satu pemimpin masyarakat Eropa juga mulai memperkuat kembali kemitraan keamanannya. Demikian juga Rusia yang telah memperkuat dirinya dan merumuskan strategi hybrid dan cyber warfare.
"Sementara itu, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang kini sudah bergeser menjadi perang teknologi pun belum dapat diramalkan kapan akan ber-akhir," kata dia.
Satu hal lagi yang mengemuka ialah gerakan terorisme akan semakin merambah ke perkotaan dan gelombang migran di berbagai wilayah masih akan terus mewarnai isu kemanusian. (P-1)
DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kemenhan dan Panglima TNI. Salah satu pembahasannya yakni soal usulan penambahan uang operasional prajurit TNI khususnya di Papua.
Peserta rapat menyatakan setuju kegiatan tersebut digelar tertutup.
Prabowo mengatakan Indonesia prihatin terhadap krisis yang saat ini masih terjadi, terlebih melihat jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya.
Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan AS dalam kerja sama untuk memodernisasi peralatan pertahanan Indonesia untuk memenuhi kekuatan TNI.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
KEMENTERIAN Pertahanan (Kemenhan) memaparkan jurus menangani konflik di Papua. Hal itu dilakukan melalui dua pendekatan.
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali mengalami penambahan muatan-muatan pasal usulan perubahannya
PEMERINTAH sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan.
UNDANG-Undang No.17/2011 menyebutkan intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved