Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DPR RI menggelar rapat paripurna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 beserta nota keuangan di masa persidangan 1 tahun 2019-2020.
Agenda rapat paripurna kali ini ialah penyampaian pandangan-pandangan dari para fraksi tentang RUU APBN 2020 dan Nota Keuangan yang sudah diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Tahunan DPR lalu.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Hadir pula Ketua DPR Fahri Hamzah.
Rapat dimulai tepat pukul 10.50 WIB dengan dihadiri 303 dari 560 anggota dewan yang ada. Sebanyak 257 anggota dewan tercacat absen.
Baca juga: Bamsoet: LPSK Tidak Boleh Bubar Karena Minim Anggaran
"Berdasarkan catatan, daftar hadir telah ditandatangani 303 anggota, termasuk yang izin, dari 560 anggota DPR yang dihadiri seluruh fraksi," ujar Fadli.
Fadli selanjutnya membuka rapat terbuka untuk umum.
"Perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.
Sebelumnya, pada Selasa (20/8), DPR menggelar rapat paripurna Pembacaan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018. DPR menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang. (OL-2)
DPR desak Polri lakukan evaluasi penyidikan kasus Vina
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikebut.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Fraksi NasDem Rico Sia menerangkan parpolnya mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.
RUU tersebut sudah dinyatakan bakal dibawa ke rapat paripurna pada 25 Maret 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved