Partai Demokrat : Tak ada Urgensi Penambahan Pimpinan MPR

PARTAI Demokrat menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk menambah kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi 10 kuris pimpinan sesuai usulan dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menyebut, penambahan itu harus diakomodir lewat revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPR. Namun, revisi itu dipastikan tak akan tuntas di DPR periode 2014-2019 yang segera berakhir.

"Ya, tujuannya apa dulu untuk berubah lagi? itu kan harus mengubah UU MD3 kan, gitu loh. Kalau perubahan UU MD3 kan tidak secepat yang diperkirakan orang biasanya dan kalau hanya ingin mengakomodir semua partai politik mungkin itu bagus, tapi di sisi lain juga ada yang berpandangan nggak bagus," kata Syarief, ketika dihubungi, Selasa (13/8).

Syarief mengatakan penambahan kursi MPR dengan mengakomodasi semua parpol akan berdampak pada citra buruk MPR. Maka dari itu, ia menilai keputusan tersebut tidak akan mudah diambil oleh semua parpol.

Baca juga : Penambahan Pimpinan MPR, OSO: Artinya Bagi-bagi Jatah

"Nanti akan muncul imej ini kok bagi-bagi kekuasaan aja," kata Syarief.

Meski demikian, Syarief mengatakan perlu dilakukan kajian lebih mendalam soal pimpinan MPR tersebut. Ia hanya khawatir penambahan ini akan menjadi polemik di publik.

"Kita belum mempelajati, kan idenya baru muncul sekarang ini, tentu harus kita telaah dulu, apakah ini bagus buat pembelajaran demokrasi kita atau bagaimana," kata Syarief.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Pertaonan mengusulkan agar paket pimpinan MPR ditambah menjadi 10 kursi, yang terdiri dari 9 orang mewakili fraksi parpol dan 1 lainnya mewakili DPD.

"Semua fraksi dan kelompok DPD diharapkan terwakili dalam pimpinan itu. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan. Tinggal menambah jumlah pimpinan saja," terang Saleh kepada wartawan, Minggu (11/8). (OL-7)