Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMILIHAN Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah usai. Namun, masyarakat Indonesia masih sulit bersatu pascapilpres. Hal itu terjadi karena persaingan ideologi yang sangat kuat dalam pilpres kali ini.
"Bagian paling sulit mempersatukan Indonesia adalah tidak hanya ada kompetisi kepentingan politik dan ekonomi, tapi juga ideologi," ungkap Denny JA di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, jika yang muncul saat pilpres hanya terkait dengan kepentingan politik dan ekonomi, persa-tuan lebih mudah terwujud. Kedua masalah tersebut bisa diselesaikan dengan kesepakatan kekuasaan. "Tapi pembelahan ideologi susah diselesaikan," imbuhnya.
Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA itu menilai perselisihan ideologi bakal berlangsung terus meski presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan lawan politiknya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Juga tidak akan selesai jika Gerindra bergabung ke koalisi pemerintahan.
"Pertarungan ideologi baru berhenti jika pemeluk (ideologinya) berkurang signifikan," tukas dia.
Ia menyebut ada empat kelompok ideologi yang ikut bertikai dalam Pilpres 2019 ini. Pertama, ideologi politik reformasi. Paham itu mulai dibawa BJ Habibie ketika menjadi presiden pertama era reformasi. Lalu dilanjutkan Gus Dur, Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi.
"Itu adalah varian demokrasi yang khas Indonesia. Ada kebebasan politik di sana. Berbeda dengan Orde Baru ataupun Orde Lama," jelasnya.
Kedua, ideologi Islam politik. Paham ini menginginkan syariat Islam lebih berperan di ruang publik. "Bagi paham ini, ideologi yang berlaku sekarang terlalu sekuler. Terlalu memisahkan politik dari agama."
Ketiga, ideologi kembali ke UUD 1945 yang asli. "Paham ini tak menyetujui sistem politik ekonomi yang berlaku sekarang," ujar Denny.
Keempat, ideologi hak asasi manusia. "Paham ini juga banyak mengkritik pemerintahan Jokowi karena dianggap kurang liberal. Jika Islam politik menganggap pemerintahan Jokowi terlalu liberal, pendukung hak asasi justru sebaliknya."
Di sisi lain, peneliti senior LSI Denny JA, Rully Akbar, memprediksi kontestasi Pilpres 2024 bakal lebih sengit. Perbedaan ideologi dan persaingan antarcapres dinilai menjadi penyebabnya. "Pilpres 2024 akan lebih keras dan emosional daripada 2019," ucap Rully. (Faj/P-3)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
LEMBAGA Survei Indonesia (LSI) mencatat mayoritas warga tak ingin Edy Rahmayadi kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024.
PENGAMAT politik M Qodari, mengatakan peluang kemenangan Ketum PSI Kaesang Pangarep dalam pencalonan sebagai kepala daerah lebih besar di Pilkada Jawa Tengah.
Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0.10% dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sejumlah konsultan politik yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi pilkada 202
PEMILIHAN presiden (Pilpres) 2024 menjadi labolatorium untuk membuktikan sekali lagi bahwa suara 204 juta pemilih bisa diketahui secara akurat hanya dengan 1.200 responden.
DIREKTUR Eksekutif Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan lembaga survei yang terdaftar perlu buka-bukaan data
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved