Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BUNTUT desakan kongres luar biasa (KLB) yang didorong politikus senior Partai Demokrat, Max Sopacua, ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.
Andi Arief menduga gerakan Max, dkk dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) bertujuan menggadaikan kursi Ketua Umum Partai Demokrat ke Sandiaga Uno atau Gatot Nurmantyo.
‘Kami sudah tahu kalau Mubarok dan Max Sopacua akan mendatangkan kursi Ketum Demokrat kepada Sandi Uno, Gatot Nurmantyo, dll. Menjadi makelar memang kerap menguntungkan, tapi Sandi Uno atau Gatot Nurmantyo bukan orang bodoh yang bisa dibohongi’, tulis Andi melalui akun Twitter-nya, @AndiArief_, kemarin.
Andi menambahkan bahwa manuver KLB dan desakan permintaan maaf terhadap pengurus Partai Demokrat lain ialah upaya untuk membenturkan mereka dengan SBY.
“Mubarok, Max Sopacua, dan Subur Sembiring yang tak pernah saya lihat berbuat untuk Partai Demokrat, dan pihak luar yang coba ikut campur, tidak tepat waktunya mengajak kami dan Pak SBY ‘berkelahi’. Sekarang kami sedang berduka atas kepergian Ibu Ani. Adakah hati dan kemanusiaan?” kicau Andi.
Bagi Andi Arief, Max Sopacua dkk hanya akan merusak Partai Demokrat. “Ulat bulu dan buaya manjat sedang koalisi mau merusak kebun Demokrat,” ungkapnya.
Di Yogyakarta, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Yogyakarta keberatan atas pernyataan para tokoh senior itu. Pernyataan GMPPD itu dianggap tidak etis dan jauh dari kepatutan.
“Saat ini keluarga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berduka atas meninggalnya Ibu Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono,” kata Ketua DPP Demokrat Heri Sebayang.
Menurut Heri, duka keluarga SBY merupakan duka keluarga besar Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Sementara itu, DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) juga menolak wacana KLB. Ketua DPD Demokrat Sultra, Muh Endang, mengatakan sampai saat ini DPD Demokrat Sultra dan jajaran Demokrat se-Sultra masih konsisten mendukung SBY. (Ths/BN/Ant/P-1)
Kekhawatiran itu muncul seiring dampak lanjutan dari konflik di kawasan, termasuk lonjakan harga minyak dunia akibat terganggunya jalur distribusi energi.
Presiden ke-6 RI SBY mendesak PBB segera menghentikan misi UNIFIL atau merelokasi pasukan usai gugurnya 3 prajurit TNI. Simak analisis SBY soal kondisi "War Zone" di Libanon.
PENGAMAT Komunikasi Politik menyebut peremuan Anies Baswedan dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas bukan sekadar halalbihalal biasa
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved