Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BUNTUT desakan kongres luar biasa (KLB) yang didorong politikus senior Partai Demokrat, Max Sopacua, ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.
Andi Arief menduga gerakan Max, dkk dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) bertujuan menggadaikan kursi Ketua Umum Partai Demokrat ke Sandiaga Uno atau Gatot Nurmantyo.
‘Kami sudah tahu kalau Mubarok dan Max Sopacua akan mendatangkan kursi Ketum Demokrat kepada Sandi Uno, Gatot Nurmantyo, dll. Menjadi makelar memang kerap menguntungkan, tapi Sandi Uno atau Gatot Nurmantyo bukan orang bodoh yang bisa dibohongi’, tulis Andi melalui akun Twitter-nya, @AndiArief_, kemarin.
Andi menambahkan bahwa manuver KLB dan desakan permintaan maaf terhadap pengurus Partai Demokrat lain ialah upaya untuk membenturkan mereka dengan SBY.
“Mubarok, Max Sopacua, dan Subur Sembiring yang tak pernah saya lihat berbuat untuk Partai Demokrat, dan pihak luar yang coba ikut campur, tidak tepat waktunya mengajak kami dan Pak SBY ‘berkelahi’. Sekarang kami sedang berduka atas kepergian Ibu Ani. Adakah hati dan kemanusiaan?” kicau Andi.
Bagi Andi Arief, Max Sopacua dkk hanya akan merusak Partai Demokrat. “Ulat bulu dan buaya manjat sedang koalisi mau merusak kebun Demokrat,” ungkapnya.
Di Yogyakarta, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Yogyakarta keberatan atas pernyataan para tokoh senior itu. Pernyataan GMPPD itu dianggap tidak etis dan jauh dari kepatutan.
“Saat ini keluarga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berduka atas meninggalnya Ibu Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono,” kata Ketua DPP Demokrat Heri Sebayang.
Menurut Heri, duka keluarga SBY merupakan duka keluarga besar Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Sementara itu, DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) juga menolak wacana KLB. Ketua DPD Demokrat Sultra, Muh Endang, mengatakan sampai saat ini DPD Demokrat Sultra dan jajaran Demokrat se-Sultra masih konsisten mendukung SBY. (Ths/BN/Ant/P-1)
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Tercatat 162 musisi akan tampil di festival musik pestapora tahun ini. Menariknya, nama SBY tercatat di pojok bagian kanan poster tersebut, diapit Tulus dan Rempit Goddes.
SBY mengatakan dalam perang dan operasi militer ada aturannya, batas-batasnya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh
Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan hasil pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya membahas berbagai persoalan bangsa tentang demokrasi dan kerusakan moral.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 mencatat 9,9 juta penduduk usia 15-24 tahun tanpa kegiatan (youth not in education, employment, and training).
Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya mendukung ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk forum khusus presiden RI terdahulu.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved