Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON anggota legislatif (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) Hanum Salsabiela Rais membantah diperiksa soal kasus dugaan makar Eggi Sudjana.
Putri politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ini mengaku diperiksa soal kasus penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan aktivis Ratna Sarumpaet.
"Alhamdulillah tadi saya sudah memenuhi panggilan diperiksa sebagai saksi untuk kasus ibu Ratna Sarumpaet, jadi bukan kasus pak Eggi Sudjana ya," kata Hanum selepas menjalani pemeriksaan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/5).
Hanum mengaku dirinya diberondong 20 pertanyaan oleh penyidik selama dalam pemeriksaan. "Tadi sebanyak 20 pertanyaan, saya jawab semua yang saya tahu. Bahkan tadi juga sempat diberi kesempatan makan, salat, dan buka bersama," ucap Hanum.
Ketika ditanya karena apa dirinya diperiksa selama 10 jam sejak pukul 11:00 WIB hingga 21:00 WIB, padahal kasus Ratna Sarumpaet sudah masuk tahap tuntutan. "Kira-kira kenapa, ya saya juga enggak tahu," ucapnya.
Baca juga: Polisi Periksa Putri Amien Rais Terkait Makar
Saat ditanya lagi apakah pemeriksaan ini terkait video unggahannya yang sempat menyebut Ratna Sarumpaet merupakan sosok Cut Nyak Dien masa kini dan penjelasan luka yang diderita Ratna, Hanum tidak mau menjawab.
"Itu materi penyidikan ya, ke ibu Noura saja (kuasa hukum). Sudah ya," kata Hanum.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebut bahwa ada pemeriksaan terhadap putri Amien Rais tersebut, dan saat ditanyakan apakah terkait kasus dugaan makar Eggi Sudjana, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono hanya menjawab, "Ada (agenda pemeriksaaan Hanum), Sudah
(diperiksa)," ujar Argo.
Hanum yang berprofesi sebagai dokter gigi itu, memang disebut-sebut dalam persidangan yang mendengarkan keterangan saksi dokter bedah plastik, pada 23 April 2019.
Sidang Ratna Sarumpaet diagendakan untuk mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum pada Selasa (28/5) di PN Jakarta Selatan. Ratna didakwa membuat keonaran lewat hoaks penganiayaan. Ratna disebut menyebarkan hoaks kepada sejumlah orang lewat pesan WhatsApp, termasuk mengirimkan gambar wajah lebam dan bengkak yang diklaim akibat penganiayaan.
Padahal kondisi bengkak pada wajah Ratna merupakan efek operasi plastik yang dijalaninya di RS Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusat. Jaksa mengungkap Ratna memfoto dirinya saat menjalani perawatan medis, lalu menyebarkan foto ditambah keterangan soal terjadinya penganiayaan terhadap dirinya oleh orang tak dikenal.
Akibat rangkaian kebohongan Ratna Sarumpaet, menurut jaksa, masyarakat menjadi gaduh. Muncul juga sejumlah unjuk rasa karena kasus hoaks Ratna Sarumpaet.
Atas perbuatan itu, Ratna Sarumpaet dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (X-15)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Amien mengatakan fungsi ormas keagamaan dikhawatirkan tidak pada koridornya bila menerima perizinan pengelolaan tambang.
Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan.
Mohammad Amien Rais, tokoh Reformasi, mengkritik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan.
Mohammad Amien Rais, tokoh terkemuka pada era Reformasi, menyatakan kekhawatirannya tentang pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi keagamaan.
Amien Rais memberikan kritik tajam terhadap dinasti politik yang dibangun oleh keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KETUA Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyebut Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka tidak mewakili generasi milenial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved