Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Semua Pihak Harus Terlibat Rekonsiliasi

Akmal Fauzi
18/5/2019 08:30
Semua Pihak Harus Terlibat Rekonsiliasi
Para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD (tengah), Franz Magnis Suseno (kiri), Benny Sutrisno (kedua dari kiri), Alissa Wahid (kanan)(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

KETUA Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyambangi kediam­an presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri. Pertemuan dilakukan guna mengingatkan kembali per­satuan antarwarga negara.

Kunjungan ke rumah Ketua Umum PDIP itu dilakukan mengingat proses pemilu yang sudah men­dekati puncak. Oleh karena itu, diperlukan proses rekonsiliasi guna menjaga kerukunan bangsa.

“Tadi kami dan Bu Mega sangat optimistis bahwa semua pihak pu­nya bekal kejiwaan dan semangat untuk kita tetap bersatu,” kata Mah­fud.

Menurut mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu, agenda ketata­negaraan harus terus berjalan. Ka­rena itu, menurutnya, harus ada presiden yang terpilih dan ditetapkan. “Kalau masih saling tuding, oleh sebab itu rekonsiliasi artinya bisa bagi-bagi peran politik secara baiklah, itu saja,” ujarnya.

Menurutnya, semua pihak harus bisa terlibat dalam proses re­­konsiliasi  dan semua harus ada kesadaran yang sama untuk rekonsiliasi dan tidak usah dikotak-ko­takkan. “Mari kita semuanya yang punya kesadaran mendorong ke arah rekonsiliasi,” jelasnya.

Mahfud yang ditemani Frans Magnis Suseno, Alissa Wahid, Ro­mo Benny Sutrisno, Amin Abdullah, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Al Hilal Hamdi mengatakan Me­gawati bukanlah pimpinan RI pertama yang dikunjungi Gerakan Suluh Kebangsaan. Sebelumnya, dia mengaku telah menemui presi­den keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden ketiga RI BJ Habibie.

Pertemuan-pertemuan yang di­la­kukan dengan para negarawan tersebut, lanjut dia, dimaksudkan untuk memperkuat hubungan ke semua pihak dan melakukan re­konsiliasi seusai pemilu.

Terkait adanya ajakan people po­wer pada 22 Mei 2019, Mahfud menyatakan semua pihak harus menjaga keamanan bersama.

Klaim people power atau kekuat­an rakyat yang digaungkan kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dinilai berbeda dengan era Pre­siden Soeharto. Aktivis 98 Ray Rangkuti mengatakan tak ada alas­an kuat membangkitkan kekuatan rakyat.

“Saya menduga ini riak-riak sa­­ja, bukan people power. Enggak ada yang disebut kemarahan rakyat, enggak ada yang disebut pen­de­ri­­taan rakyat,” kata Ray. (Mal/Ins/P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya