Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KEMENTERIAN Kesehatan melakukan pengembangan investigasi penyebab kematian pada petugas Pemilu 2019 berupa audit medik dan autopsi verbal. Langkah tersebut dilakukan dengan menggandeng lembaga independen.
Audit medik digelar untuk petugas yang meninggal di rumah sakit. Adapun untuk petugas pemilu yang meninggal di luar rumah sakit dilakukan autopsi verbal oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang dipimpin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).
"Autopsi verbal bukan autopsi forensik. Ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian dengan wawancara kepada keluarga atau orang terdekatnya," ujar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek melalui siaran pers, kemarin.
Autopsi verbal, imbuhnya, ketepatannya mencapai 80%. Ia menjelaskan penelitian bersama tim independen dilakukan dengan metodologi ilmiah case control. Artinya, kasus yang meninggal dibandingkan dengan hal yang sama dari sisi beban, umur, dan sebagainya.
Dari sana, dapat diketahui penyebab kematian, apakah ada penyakit atau tidak adanya penyakit. Penelitian juga bisa untuk melihat faktor risiko pekerjaan akibat beban kerja karena lamanya waktu bekerja atau karena lingkungan.
"Autopsi based on evidence untuk petugas pemilu ini," tutup Menkes.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pun telah mengirim surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan pemeriksaan kepada petugas-petugas KPPS yang sakit.
"Upaya dalam pencatatan dan pendataan terus-menerus kami lakukan untuk mengetahui penyebab kematian ataupun kesakitan yang terjadi pada petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu ini," jelasnya.
Data dari KPU menunjukkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal yaitu sebanyak 485 orang dan yang sakit 10.997 orang. Seluruh Dinas Kesehatan telah melaksanakan audit medik kematian yang terjadi di rumah sakit.
Dari hasil audit tersebut telah terkumpul data sebanyak 39% dan data kesakitan terkumpul dari 24 provinsi. Data tersebut menyatakan bahwa data kesakitan terbanyak berada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, sedangkan data kematian tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Kemudian pada data kematian, terbesar dari kelompok usia lanjut, yaitu sebanyak 58% berusia di atas 50 tahun, bahkan sampai usia 70 tahun. Data penyebab kematian terbesar 51% disebabkan penyakit kardiovaskular atau jantung, termasuk juga stroke.
Penyebab kematian lainnya meliputi hipertensi, gagal pernapasan, asma, gagal ginjal, diabetes melitus, dan lever. Kemudian sebanyak 9% kematian petugas disebabkan oleh kecelakaan. (Ind/P-2)
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
KEBIASAAN anak sekarang yang sering mengonsumsi makanan dan minuman manis hingga sebabkan penyakit ginjal menjadi perhatian serius pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyelenggarakan program residensi dokter spesialis ini bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education (ACGME).
Kementerian Kesehatan mengatakan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 adalah momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terutama dari stunting dan polio.
Ikatan Dokter Indonesia mengeluhkan target Satuan Kredit Profesi (SKP) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Ada sebanyak 25 portable X-Ray yang akan ditempatkan di 15 kabupaten/kota di 9 provinsi.
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
Pemungutan suara menggunakan sistem noken perlu dilakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada pemilu ke depan.
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
MK diharap tidak hanya fokus pada sengketa penghitungan hasil perolehan suara pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kontestan Pemilu 2024.
Presiden Jokowi menghargai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.
Faktor keamanan yang membayangi proses rekapitulasi di Papua Pegunungan membuat KPU setempat merelokasi lokasi rekapitulasi Pemilu 2024 dari Wamena ke Jayapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved