Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Staf Presiden Moeldoko menegaskan tidak ada satu pun petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal tidak wajar akibat diracun. Ia mengklarifikasi hal tersebut guna menangkal hoaks yang tersebar di media sosial.
"Sekali lagi saya berharap, tidak berkembang menjadi bola liar. Seolah ada racun, tetek bengek ini karena berpikir sesat. Tidak ada!" tegas mantan Panglima TNI itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) sudah menyelidiki penyebab kematian petugas pemilu.
Menurutnya, pemerintah berupaya menyajikan fakta dan penjelasan ilmiah guna menjelaskan tragedi tersebut kepada publik. Harapannya, masyarakat tidak terpengaruh hoaks produk pihak-pihak yang memiliki kepentingan politis.
"Saya berharap masyarakat Indonesia berpikir yang jernih, berpikir yang wajar bahwa setiap pekerjaan ada sebuah risiko. Kami harus berusaha perbaiki dari waktu ke waktu. Dari rapat ini juga saya memberikan rekomendasi kepada KPU agar selanjutnya persoalan medis dikedepankan," ungkapnya.
Polemik meninggalnya petugas KPPS memicu kecurigaan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menilai kematian itu janggal dan berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Moeldoko berpendapat penilaian tersebut tendensius karena memolitisasi kematian petugas KPPS.
"Tolong tidak dibawa-bawa ke ranah politik. Kasihan beban keluarga korban yang sudah mengikhlaskan, keluarga-nya bekerja secara sukarela. Mereka volunter yang bekerja secara sukarela yang digaji tidak besar. Jangan merendahkan jasa-jasa yang diberikan keluarga mereka kepada negara ini," pungkasnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Kementerian Kesehatan, mayoritas penyebab meninggalnya petugas KPPS ialah kardiovaskular (penyakit jantung).
"Kematian ini 51% disebabkan penyakit kardiovaskular atau jantung. Kalau ditambah dengan hipertensi, jadi 53%. Jadi hipertensi ini yang emergency juga bisa menyebabkan kematian. Kami masukkan ke dalam kardiovaskuler," jelas Menteri Kesehatan Nila Moeloek di tempat sama.
Penyebab kematian lainnya, sambung Nila, ialah gagal pernapasan atau respiratori, disusul kecelakaan, gagal ginjal, diabetes melitus, dan liver. Ia menyatakan proses pendataan atau audit medik masih terus berlangsung.
"Kami meminta seluruh dinas kesehatan untuk melakukan audit medik itu. Kematian yang terjadi di rumah sakit sebanyak 39%. Ini kami lakukan audit medik dan sudah terkumpul data dari 25 provinsi," urainya. (Pol/P-3)
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
Pemungutan suara menggunakan sistem noken perlu dilakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada pemilu ke depan.
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
MK diharap tidak hanya fokus pada sengketa penghitungan hasil perolehan suara pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kontestan Pemilu 2024.
Presiden Jokowi menghargai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.
Faktor keamanan yang membayangi proses rekapitulasi di Papua Pegunungan membuat KPU setempat merelokasi lokasi rekapitulasi Pemilu 2024 dari Wamena ke Jayapura.
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved