Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TUDUHAN bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang banyak meninggal pascapemilu karena diracun merupakan tuduhan berlebihan. Pihak keluarga pun berhak menolak untuk dilakukan visum.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukan hal tersebut saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (13/5).
"(Visum) itu terserah keluarganya, visum kan harus izin keluarga. Tuduhan bahwa mereka diracun itu berlebihan," tutur Jusuf Kalla.
Wapres menegaskan tuduhan bahwa petugas KPPS diracun tersebut tidak berdasar, khususnya dalam hal motif perbuatan. Ia menilai tidak ada motif yang jelas untuk meracun para petugas KPPS.
"Motif nya apa? Mau dapat suara? Bagaimana mungkin? Tidak begitu. Segala sesuatu harus kita periksa motifnya dan memang tidak ketemu motifnya," tutur pria yang akrab disapa JK tersebut.
Kementerian Kesehatan, menurut Jusuf Kalla, sudah mengevaluasi dan mengatakan yang wafat dikategorikan sekitar 13 penyakit. Para korban yang wafat juga telah bekerja tanpa henti lebih dari 24 jam.
Apa yang terjadi saat ini, kata Wapres, murni akibat dari kerumitan sistem Pemilu 2019. Kondisi itu menimbulkan kelelahan petugas KPPS yang antara lain karena bekerja tanpa istirahat dan berada di ruang terbuka, serta karena stress.
Terlebih banyak petugas KPPS umumnya berada di desa-desa, yang belum tentu memahami sistem pemilu yang rumit. Mereka sangat mungkin merasa kebingungan dengan sistem pemilu sekarang hingga menambah tekanan mental.
Jusuf Kalla juga menegaskan salah satu bentuk pertanggungjawaban negara selain pemberian santunan adalah mencari penyebab dari banyaknya petugas yang menjadi korban. Investigasi telah dilakukan Kementerian Kesehatan.
"Sejak awal kalau diingat saya selalu mengatakan ini paling rumit di dunia, tetapi saya tidak menyangka korbannya akan begitu besar. Bahwa memang rumit itu kita sudah mengetahuinya sejak awal bahwa itu rumit. Saya katakan ini bisa kerja hingga tengah malam, ternyata sampai pagi," tutur Jusuf Kalla. (P-2)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved