Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Kesehatan Nila F Moeloek telah menugasi jajaran dinas kesehatan setiap daerah untuk mendalami penyebab meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019. Hingga saat ini proses masih berjalan.
Dari seluruh provinsi, DKI Jakarta menjadi yang pertama menyelesaikan proses pendalaman tersebut. Diketahui sebanyak 18 petugas KPPS yang meninggal di DKI disebabkan penyakit yang beragam.
"Dari 18 orang ini diketahui penyebab kematiannya. Pertama, 8 orang sakit jantung yang mendadak, kemudian gagal jantung, liver, stroke, gagal pernapasan, dan infeksi otak," ujar Nila.
Nila menyebutkan proses yang dilakukan Kemenkes juga melibatkan banyak pihak, dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Fakultas Kedokteran UI, hingga Komnas HAM bidang ketenagakerjaan.
"Dirjen Pelayanan Kesehatan sudah kasih surat edaran kepada 34 provinsi, ke kepala dinas kesehatan, agar bantu pengawasan kesehatan para petugas pemilu dan kemudian surat edaran ini kami sudah mengulang lagi minta laporan dari data yang ada di provinsi," ujar Nila.
Dari petugas-petugas KPPS yang meninggal, lokasi meninggal juga beragam. Ada yang di lokasi penghitungan, rumah, rumah sakit, hingga di perjalanan. "Kalau di DKI, usia yang meninggal dunia terbanyak di atas 50 bahkan sampai 70. Jadi dari 18 data DKI itu, 2 meninggal usia 70, 5 usia 60-69 tahun, dan 8 di usia 50-59. Jadi terbanyak usia tua,'' tukas Nila.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah segera merealisasikan pemberian santunan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal. Kemenkes juga diminta mengkaji penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS itu.
"Pimpinan dewan juga meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengkajian mengenai sebab musabab banyaknya petugas penyelenggara yang meninggal dunia dan mengalami sakit," kata Bambang.
Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum (KPU) per 2 Mei 2019, jumlah petugas KPPS yang meninggal sudah 412 orang. Para petugas KPPS itu meninggal dalam tugas demi berjalannya pesta demokrasi.
Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menjelaskan kasus meninggalnya petugas KPPS paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Barat, yakni sebanyak 100 kasus. Disusul Jawa Tengah sebanyak 62 kasus dan Jawa Timur 39 kasus. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap dan tempat pemungutan suara terbanyak.
Selain 412 meninggal dunia, sebanyak 3.658 petugas KPPS jatuh sakit saat bertugas.
Dengan demikian, total ada 4.070 petugas KPPS yang mengalami musibah selama menyukseskan pemilu.
Beri santunan
PDI Perjuangan berduka atas gugurnya ratusan petugas KPPS saat bertugas di Pemilu 2019. PDIP juga akan menyantuni para keluarga korban.
"DPP PDIP telah memerintahkan jajaran tiga pilar partai, yaitu struktural partai, eksekutif, dan legislatif partai itu memberikan perhatian yang sebaiknya karena ini menjadi bagian yang menjadi tugas evaluasi bersama," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Faj/P-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved