Kubu 02 Ubah Narasi Menang Jadi Curang

TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai ada perubahan narasi yang dilemparkan kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Awalnya, narasi yang dilontarkan terkait kemenangan pasangan calon nomor urut 02, kini masyarakat digiring dengan narasi kecurangan Pemilu 2019.

Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengatakan salah satu narasi tentang kecurangan itu disampaikan pada Ijtima Ulama III yang digelar, Rabu (1/5).

Dalam salah satu poin ijtima ulama disebutkan, Pemilihan Presiden 17 April lalu telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Mereka pun mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Jokowi-Amin.

"Kemarin ijtima ulama itu memainkan narasi besar tentang kecurangan. Kalau mereka mempunyai bukti, sampaikan itu ke Bawaslu. Jangan hanya berhenti di ijtima," tegas Usman di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, kemarin.

Ia menilai narasi kecurangan yang disampaikan dalam forum ijtima ulama itu bisa berpotensi memecah belah masyarakat. Untuk itu, dia meminta sampaikan bukti dari tudingan kecurangan itu ke Bawaslu.

"Ulama ataupun ijtima ulama seharusnya menjadi forum yang menebarkan kearfian, bukan sebaliknya," ujar Usman.

Menurutnya, narasi yang dimainkan kubu paslon 02 paradoks dengan apa yang pernah diungkapkan sebelumnya.

Awalnya, kata dia, mereka berupaya untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Namun, saat ini mereka meminta KPU untuk mendiskualifikasi paslon 01. "Kami melihat ada sesuatu di situ, ada nuansa politik (di forum ijtima ulama)."

Di tempat yang sama, Direktur Kampanye TKN Benny Ramdhani menilai narasi kecurangan memang sudah disiapkan sejak awal oleh kubu 02.

"Itu digunakan setelah 17 April untuk memainkan psikologis masyarakat, melakukan hal yang memang tidak diinginkan," paparnya.

Jujur dan adil
Calon wakil presiden Sandiaga Uno mendukung langkah TKN melaporkan adanya dugaan kecurangan kepada penyelenggaraan pilpres. Sandi berharap dengan laporan itu pemilu dipastikan berjalan jujur dan adil.

"Silakan dilaporkan karena kita ingin pemilu yang jujur dan adil. Kalau ada dugaan kecurangan, ya harus dilaporkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya sejumlah kecurangan yang diklaim TKN, menunjukkan bahwa kedua pasangan calon sama-sama mengalami kecurangan dalam Pemilu 2019. "Artinya, ini bukan hanya keluhan 02, tapi 01 juga ternyata ada. Presiden Jokowi juga mengatakan ada kecurangan. Oleh karena itu, mari kita kawal sama-sama," ucap Sandi.

Direktorat Hukum dan Advokasi TKN menerima 14.843 laporan dugaan kecurangan yang menguntungkan 02 pada pilpres lalu.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, mengatakan laporan itu berasal dari berbagai kalangan yang disampaikan melalui posko pengaduan yang telah dibuka sejak 9 April 2019.

Sementara itu, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin merespons hasil Ijtima Ulama III yang menyebut telah terjadi kecurangan pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurutnya, pelanggaran pemilu harus didasari bukti bukan klaim semata. (Ins/P-2)