Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan bantuan dana bagi petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) yang terkena musibah. Saat ini, terdapat 382 petugas yang wafat dan 3529 dalam kondisi sakit, total 3911 petugas terkena musibah.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan pihaknya menggelontorkan dana besar untuk para keluarga atau ahli waris anggota KPPS tersebut.
"Anggaran besaran yang meninggal dunia Rp36 juta. Untuk yang sakit lagi disusun juknisnya karena sakit itu kan beragam, ada yang parah, sedang dan ringan. Tapi kurang lebih Rp50 miliar total anggarannya," kata Wahyu di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Kamis (2/5).
Baca juga: Petugas KPPS yang Meninggal Dunia Jadi 382 dan 3.529 Sakit
Menurut Wahyu, KPU sudah melakukan efisiensi anggaran sehingga pemberian santunan tersebut berasal dari anggaran KPU melalui persetujuan Kementerian Keuangan.
"Kita perlu membuat juknis untuk santunan itu bisa dioperasionalisasikan dengan tertib dan lancar. Kita sudah mulai mendata korban yang meninggal dunia, korban yang sakit. (santunan) enggak hanya KPPS, tapi juga ppk dan pps, siapapun penyelenggara yang terkena musibah," ucap Wahyu.
Terpisah, Sekjen KPU Arif Rahman Hakim menuturkan pihaknya akan menyerahkan santunan kepada korban KPPS di dua tempat, yakni di kawasan Jakarta Barat dan Tangerang Selatan, setelah salat Jumat.(OL-5)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan perekrutan lagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) jelang penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024.
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
REKRUTMEN petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 mendapat sorotan.
Komnas HAM menyoroti beratnya beban kerja sebagai faktor utama meninggalnya petugas pemilu, termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
Pembentukan Lembaga Pengawas Pemilu sudah terjadi sejak 1982. Namanya ”Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu” alias Panwaslak. Tujuan mulia, untuk meningkatkan 'kualitas' Pemilu.
Bukan hanya tingkat partisipasi kalangan milenial dan generasi Z, tapi juga mereka terlibat dalam semua proses di dalam tahapan Pemilu 2024.
Terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas Pemilu.
"Takutnya pada saat di bilik, setelah ODHA-nya memilih, pakunya dibuang, kemudian disemprot disinfektan. Jangan sampai itu terjadi," tegasnya.
DKPP memastikan pihaknya akan merespon dengan cepat setiap pengaduan terkait pelanggaran rekrutmen penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, jika ada aduan.
Bila pemberian asuransi direalisasikan, perlu dipikirkan juga anggaran yang disediakan negara agar tidak dilematis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved