Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengajak elite politik dan seluruh pihak untuk terus meredam tensi politik setelah Pemilu 2019. Masyarakat jangan terus dibuat terbelah.
“Jangan memperpanjang situasi masyarakat terbelah, jangan menambah suhu masyarakat makin terbelah,” kata Johnny kepada Medcom.id, kemarin.
Ia mengatakan saat ini bangsa Indonesia membutuhkan rasa persatuan yang solid. Silaturahim antarmasyarakat guna membangun keakraban sosial harus menjadi prioritas.
“Kita butuh itu. Kami ingin menjalin silaturahim,” ucap Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu.
Johnny menegaskan rekonsiliasi politik penting dilakukan setelah pemilu. Semua pihak harus menyadari ‘pertarungan’ sudah usai. Rakyat sudah menentukan pilihan dan semua pihak harus menghormatinya.
“Para pemimpin harus bersatu sebagai bangsa dengan menyampaikan pandangan pikiran melalui narasi yang menyejukkan,” ungkapnya.
Itu pula yang mendasari capres petahana Jokowi mengambil inisiatif terus membuka ruang rekonsiliasi. Begitu hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei kredibel keluar dan memenangkan petahana, Jokowi tetap meminta seluruh pihak menunggu keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Itu seruan rekonsiliasi.”
Pada saat yang sama, jelas Johnny, Presiden juga membuka ruang rekonsiliasi dengan mengumumkan ke publik akan mengirim utusannya menemui Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sikap itu disebut sebagai upaya memberikan contoh positif bagi masyarakat.
“Kalau BPN melihat pendekatan untuk meneduhkan suasana, menjalin kembali silaturahim di antara masyarakat tidak dibutuhkan, maka itu pendapat BPN, kita tidak ikut campur. Pak Jokowi, TKN, merasa perlu rekonsiliasi setelah pemilu,” tegasnya.
Sebelumnya, pihak BPN setuju jika capres petahana Jokowi dan Prabowo bertemu sebelum penetapan hasil Pilpres 2019.
“(Pertemuan) sebelum 22 Mei 2019? Ya nanti dilihat situasinya. Waktunya kapan, nanti dilihat apakah sebelum atau sesudah 22 Mei. Kan itu masalah teknis. Prinsipnya pertemuan itu pasti terjadi nantinya. Kalau ingin merangkul Pak Prabowo, dalam konteks apa? Kalau sekarang harus bertemu, itu urgensinya apa?” ujar juru debat BPN Ahmad Riza Patria, Sabtu (27/4). (Put/P-2)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved