Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj beserta sepuluh ormas Islam lainnya memberi imbauan kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan setelah berakhirnya pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019.
"Pemilu ini sebagai bukti nyata bahwa bangsa Indonesia tetap komitmen menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai NKRI sebagai wujud Mu'ahadah Wathoniah," kata Said saat konferensi pers Pernyataan Sikap Usai Pemilu 2019 PBNU bersama 10 Ormas Islam di Jakarta, Jumat (19/4).
Sepuluh ormas Islam tersebut adalah Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Islam (Persis), Al Irsyad Al Islamiyyah, Mathlaul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan DAI Indonesia (Ikadi), Azzikra Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Umat Islam (PUI), dan Himpunan Bina Mualaf.
Lebih lanjut, Said menyarankan agar masyarakat dapat bersabar untuk menunggu hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
"Pemilu ini sebagai bukti nyata bahwa bangsa Indonesia tetap komitmen menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai NKRI sebagai wujud Mu'ahadah Wathoniah," jelasnya.
Baca juga: BPN: Prabowo Menang, tidak akan Gugat ke MK, Silakan Jokowi
Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum apalagi bersikap inkonstitusional.
"Apabila merasa keberatan terhadap hasil pemilu, maka menggunakan saluran yang disediakan konstitusi dalam penyelesaiannya," katanya.
Said beserta sepuluh ormas Islam lain juga mengajak seluruh komponen bangsa segera melakukan rekonsiliasi pascapemungutan suara Pemilu 2019.
Selain itu, ia juga memberikan pesan khusus untuk masyarakat muslim agar memperbanyak doa, zikir, dan salawat agar bangsa Indonesia mendapat berkah dari Allah SWT.
Menurut Said, Pemilu 2019 merupakan wahana demokratisasi yang menjadi bukti kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia dalam konteks bernegara.
"Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruhwarga negara, kontestan pemilu, petugas penyelenggara (KPU, Bawaslu, DKPP), aparat keamanan (TNI-Polri) yang saling bersinergi dalam menyukseskan jalannya pemilihan umum," tutup Said. (OL-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved