ICW: Bukan Saatnya Lagi untuk tidak Memilih

KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menyayangkan rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap Pemilihan Legislatif yang pada Pemilihan Umum ini berbarengan dengan Pemilihan Presiden mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

Menurut Adnan, publik lebih konsen terhadap Pilpres ketimbang Pileg, padahal kedua pemilu itu sama pentingnya. Dan anggota legislatif juga memiliki kewenangan yang sama besarnya dengan presiden.

"Jadi kita berharap publik sama pedulinya, lebih aware terhadap Pemilu Legislatif," ungkapnya di Jakarta, Selasa (16/4).

Sementara problem anggota DPR dari tahun ke tahun, menurutnya, juga memiliki kinerja yang rendah, seperti sering tidak hadir, tidak quorum saat mengambil keputusan, belum lagi praktik pelanggaran kode etik, dan korupsi yang masih ada.

Kalau situasi terus seperti ini, lanjut Adnan, anggota DPR tidak akan menjadi salah satu pilar yang diharapkan bisa untuk mendorong perubahan republik ini.

Agar pemilih bisa mengambil putusan yang rasional dalam menentukan caleg yang hendak dipilih, sekarang ini ICW sudah mebuat platform website rekam jejak kandidat caleg DPR yang kini sudah mencapai 250-an anggota dewan di tingkat pusat yang terlibat politik uang. Namun, rekam jejak yang sudah ada belum sampai pada anggota dewan tingkat kabupaten/kota karena keterbatasan SDM.

Apatisme publik terhadap anggota DPR memang tinggi karena para caleg yang terpilih lalu tidak berhasil mengurangi angka korupsi. Sehingga mereka tidak bisa diharapkan. Ini berdasar survei yang pernah dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional.

Karena itu, dengan adanya rekam jejak diharapkan masyarakat dapat menentukan pilihan alias tidak golput dan pada saat yang sama bisa menggunakan hak pilihnya secara pintar.

"Rekam jejak caleg yang baik akan menuntun kita untuk menjadi pemilih yang baik dan rekam jejak yang buruk dari calon akan di-'delete'," ujar Adnan usai mengikuti diskusi publik bertajuk 'Pilih yang Baik, Cek Rekam Jejak' di Kantor Mahfud MD (MMD) Innitiatif, Jakarta, Selasa sore.

Baca juga: TKN Laporkan Video Penghinaan pada Presiden

Ia pun menyayangkan politik identitas, kegarangan, dan tampilan fisik figur capres, serta sentimen kedaerahan masih begitu kental pada Pemilu Presiden kali ini. Sentimen semacam itu harusnya dihilangkan karena yang akan dipilih adalah seorang pemimpin negara.

"Kita juga harus ingat bahwa Indonesia terdiri atas berbagai macam agama, budaya, suku bangsa, dan lain-lain, jadi kalau politik identitas yang terlalu ditonjolkan atau suatu agama tertentu dalam suatu preferensi," imbuhnya.

Kriteria capres bagi ICW yakni berdasar rekam jejak yang dimiliki oleh masing-masing calon. Yang dibutuhkan dari seorang presiden ialah kebijakan publik yang pro terhadap rakyat banyak yang bisa mendorong negara ini menjadi lebih maju, jadi bangsa yang besar dan berkualitas lebih baik, serta punya nilai tawar yang lebih baik dan bisa memberi jaminan hidup bagi warganya yang memberikan jaminan kesehatan bagi warganya.

Yang punya rekam jejak baik serta keterbukaaan dalam segala hal serta laporan keuangannya yang transparan dan akuntabel. Apakah dia punya problem dan uangnya selama ini diperoleh dari mana.

"Dari dua capres yang ada tidak ada yang benar-benar ideal karena sulit untuk mencari calon ideal di antara yang tidak ideal, tapi tentu  pasti ada yang lebih baik dan bisa dipilih. Jangan lihat dari agamanya saja," ungkap Adnan.

Adapun bagi capres yang dibutuhkan dalam kacamata ICW ialah yang bisa mengajak masyarakat untuk jangan golput. Capres dan caleg juga harus diperhatikan rekam jejaknya. Kriteria idealnya ialah yang rekam jejaknya baik dan mempunyai kesabaran serta integritas, dan ketransparanan perolehan keuangannya.

Dari dua capres yang ada sekarang ini, kata Adnan, memang belum ideal tapi di antara keduanya pasti ada yang lebih baik dan pantas dipilih.

Dalam pengamanan Pemilu 2019 ICW juga memberikan apresiasi positif, dan TNI-Polri dituntut untuk netral sehingga fungsi mereka bisa dijalankan dengan baik. Apalagi dengan adanya imbauan datang ke TPS karena pemilih akan dijaga hingga ke TPS  membuat rasa aman dan sejuk ke TPS.

"Tensi di medsos panas tapi kadang-kadang tensi di lapangan tidak setinggi di medsos karena orang tidak bertemu langsung sehingga bisa outspoken dan lebih berani. Berbeda dengan jika bertemu langsung pasti akan memiliki sopan santun, sungkan, dan tata krama", ungkap Adnan menyikapi tingginya pertarungan antarpendukung di media sosial.

"Hoaks dan hujatan atay ujaran kebencian yang marak dan tinggi menjadi ujian bagi kita bersama. Tidak dimungkiri memang dibutuhkan energi yang cukup besar untuk mengtasi itu. Tapi kesadaran masyarakat rupanya mulai tumbuh dengan bermunculannya inisiatif mengawal pemilu yang merupakan pendekatan positif dan baik. Sebab tanpa ada anggaran dari KPU tapi masyarakat berkenan turun mengawal suara," tandasnya.

Sementara menyikapi golongan putih (golput), menurut dia, kini tidak lagi relevan karena pemenangnya (capres) kini tidak lagi bisa diputuskan sebelum pengambilan keputusan final nanti. Berbeda dengan pilpres sebelumnya yang mudah ditebak siapa yang akan menang.

Adnan menambahkan, kemajuan pembangunan negara, salah satunya mass rapid transit (MRT) merupakan satu kemajuan tersendiri yang begitu pesat dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk tidak lagi golput. Golput by accident (tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena sesuatu hal) sekarang ini jauh lebih besar daripada golput ideologi (yang tidak mau memilih karena ketidakcocokan dengan kandidat yang ada), yakni hanya berada pada kisaran 1%.

"Jika kita pilih golput berarti cara pandang kita sangat sempit dalam melihat negara," pungkasnya. (RO/OL-1)