Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan beberapa imbauan bagi seluruh pihak untuk menyambut Pemilihan Umum 17 April 2019. Sebagai salah satu organisasi Islam tertua di Tanah Air, PBNU menghendaki pemilu yang damai.
"Pemilu adalah ‘pesta’ demokrasi yang selayaknya dirayakan dengan damai dan tetap menjaga semangat persaudaraan bukan permusuhan," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Jakarta, Senin (15/4).
Sejak Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 17 November 1997, pihaknya telah mendukung pemilu. Pemilihan dalam negara demokrasi seperti Indonesia dianggap sebagai manifestasi prinsip syura di dalam Islam yang sah dan mengikat.
Atas dasar itu, ia meminta seluruh masyarakat berpartisipasi dan tak termasuk dalam golongan putih (golput). Pasalnya, pemilu yang jujur dan adil adalah jalanmewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.
Said tak lupa mengimbau jajaran penyelenggara pemilu untuk menjamin penyelenggaraan pemilu seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Hal ini untuk menjamin perwujudan demokrasi Indonesia yang bermartabat.
"Tindak dan jangan pernah berkompromi dengan politik uang yang terbukti merusak demokrasi dan menimbulkan cacat legitimasi," kata dia.
Baca juga: Komunikasi Faktor Penting untuk Merajut Toleransi Pasca-Pemilu
Untuk para kontestan, Said mendorong agar mereka bahu membahu menciptakan suasana politik yang damai. Hal tersebut menjadi tanggung jawab mereka, terlepas dari tugas TNI dan Polri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.
Artinya, kontestan diminta tak menggunakan provokasi, ujaran kebencian, berita hoaks maupun hal lain yang bisa mencederai semangat pemilu. Mereka juga diminta siap menang atau kalah dalam menerima hasil pemilu.
"Jika merasa keberatan terhadap hasil pemilu, maka menggunakan prosedur dan mekanisme konstitusional yang tersedia, sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku," ujar Said.
Said menilai imbauan ini penting disampaikan. Pasalnya, ini adalah pemilu serentak pertama kali di Indonesia dengan dampaknya masif. Selain mempertegas demokrasi yang maju dan beradab di Tanah Air, keberhasilan pemilu juga membentuk persepsi dunia atas Indonesia.
Hal ini menyangkut bagaimana dunia memandang Indonesia sebagai negara mayoritas muslim mampu menyelengarakan pemilu secara serentak. Di samping itu, Indonesia juga bakal menjadi tolok ukur dalam menyandingkan Islam dan demokrasi dalam satu tarikan napas.
"Pemilu berbartabat adalah cerminan bangsa yang berbudaya, beradab. Mari kita wujudkan bersama," pungkas dia. (Medcom/OL-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved