Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK pernah mempertanyakan rendahnya tingkat kepatuhan penyetoran Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR tahun lalu. Pada 2018 pelaporan 2018, hanya sebesar 21,42% dari total 536 wajib lapor DPR yang menyerahkan LKHPN.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan dirinya terus mengingatkan pada seluruh anggota DPR untuk segera menyerahkan laporan LHKPN pada KPK. Apalagi saat ini pelaporan sudah bisa dilakukan secara online atau melalui perwakilan KPK di DPR.
"DPR RI telah bekerjasama dengan KPK menghadirkan klinik E-LHKPN di Gedung DPR sehingga memudahkan para anggota DPR dalam melaporkan harta kekayaannya," ujar Bamsoet, Selasa, (29/01).
Baca juga: KPK akan Terus Sosialisasi Wajib Setor LHKPN
Dia mengatakan akan terus mengingatkan seluruh anggotanya. Termasuk melalui pembuatan surat resmi yang akan dikirim ke seluruh Fraksi.
Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan perlu dorongan lebih dari KPK agar anggota DPR mau melaporkan LHKPN. Selain sosialisasi sebelum batas waktu, pemberian sanksi sosial juga harus diberikan bagi yang tidak melapor hingga batas waktu maksimal. Salah satunya dengan membuka nama anggota yang belum melapor ke publik.
"Itu bisa jadi sanksi sosial dan membuat para anggota mau segera melapor," ujar Mardani.
Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDIP, Risa Mariska, mengatakan yakin pada dasarnya anggota DPR bukan enggan menyerahkan LHKPN. Mereka hanya belum paham alur dan tata cara pengisian LHKPN. Khususnya dengan metode baru secara online.
"Banyak dari para anggota yang belum melapor. Dari yang melapor sebelumnya, tingkat kepatuhannya mengamalami penurunan. Ini bukan karena kita tidak mau melapor, tapi sebagian dari kita tidak paham," ujar Risa.
Ketidaktahuan juga mungkin terjadi pada banyak sisi. Mulai dari ketidaktahuan anggota bahwa LHKPN tidak hanya harus dilakukan di awal dan akhir jabatan saja, hingga karena anggota merasa tidak mengalami penambahan aset. (OL-7)
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved