Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi berbagai inovasi dalam industri otomotif, termasuk inovasi untuk menciptakan kendaraan listrik dengan harga ekonomis.
Sejalan dengan itu, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo juga mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik guna mengurangi polusi udara.
Komitmen itu disampaikannya dalam acara Bazar Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI dan HUT ke-78 Kemendagri di Halaman Parkir Gedung BSKDN Kemendagri, Senin (21/8)
Baca juga : Kalsel belum Siap Terapkan Kebijakan Kendaraan Listrik
Yusharto menambahkan pengembangan kendaraan listrik secara berkelanjutan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak meliputi universitas, lembaga penelitian, pihak swasta dan pemerintah.
"Inovasi dalam industri otomotif terkait kendaraan listrik ini harus terus didukung dan ditingkatkan, bukan hanya terkait tata cara membuatnya, tetapi permasalahan sosial seperti edukasi masyarakat terhadap potensi kendaraan listrik juga bisa menjadi fokus arah penelitian kita," ungkapnya.
Baca juga : ASN Dinas LH DKI Dilarang Bawa Kendaraan BBM Tiap Rabu
Sementara itu, Sekretaris BSKDN Kurniasih mengunngkapkan, dalam sepuluh tahun terakhir teknologi ramah lingkungan atau green technology telah masif diterapkan di berbagai negara.
Langkah tersebut merupakan upaya untuk mengurangi dampak buruk akibat pemanasan global. Kendaraan bermotor menjadi salah satu yang ditargetkan beralih menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Dia menceritakan, di beberapa negara maju seperti Inggris misalnya telah memberlakukan peraturan untuk wilayah-wilayah tertentu hanya bisa diakses oleh kendaraan listrik.
Tidak hanya itu, saat parkir, kendaraan berbahan bakar fosil juga akan dikenakan tarif parkir lebih mahal ketimbang kendaraan berbasis listrik. Langkah tersebut dinilai berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Dia melanjutkan, dengan beralih ke kendaraan listrik masyarakat juga dapat turut berperan mengurangi polusi udara yang menjadi penyebab pemanasan global.
"Hal ini (penggunaan kendaraan listrik) memang sudah diterapkan di beberapa negara maju karena sadar bahwa tiada bahan bakar berbasis fosil dan mencegah polusi udara karena kita ini mempersiapkan untuk next generation kita, mereka berhak menghirup udara yang bersih," ungkapnya.
Dengan teknologi yang terus dimutakhirkan, Kurniasih optimistis penggunaan kendaraan berbasis listrik ke depan akan semakin meningkat seiring kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kendaraan listrik tersebut.
"Dengan demikian kita semua bisa mempergunakan dan bisa juga dengan wise menggunakan kendaraan-kendaraan berbasis listrik," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kurniasih juga berharap secepatnya kendaraan listrik dapat digunakan sebagai kendaraan dinas di berbagai instansi termasuk BSKDN.
"Mudah-mudahan (kendaraan dinas berbasis listrik) sudah bisa masuk untuk penganggaran tahun depan, kita BSKDN bisa menjadi pelopor untuk meminimalisisir polusi di Jakarta," pungkasnya. (Z-5)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Tren mobilitas korporasi kini tidak lagi semata berfokus pada efisiensi dan keandalan, tetapi juga semakin menekankan aspek keberlanjutan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai membahas, dan mematangkan serta mengkaji kebijakan pajak kendaraan listrik.
AWKI jajaki kerja sama kendaraan listrik dengan Tiongkok, dorong fast charging dan buka peluang baru bagi ojol perempuan di Indonesia.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) meminta pemerintah memastikan keselarasan dan kepastian kebijakan kendaraan listrik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved