Branding Pendidikan Vokasi dan Pernikahan Massal

JANJI Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wikan Sakarinto untuk mewujudkan 'pernikahan massal' kini mulai terbukti. Inovasi dan terobosan terus dilakukan, yaitu berkolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Salah satunya adalah 'pernikahan' antara Ditjen Pendidikan Vokasi dan Media Indonesia dalam pelatihan humas sebagai komunikator.  

Serangkaian kegiatan yang diselenggarakan selama empat hari, sejak 19-22 April 2021 di Markas Besar Media Group adalah bukti bahwa Wikan sangat serius dalam mewujudkan konsep besarnya. Pejabat/staf humas dari berbagai Politeknik Negeri di Indonesia turut mendukung kegiatan tersebut. Tujuannya agar humas dapat membranding dengan baik pendidikan vokasi kepada masyarakat. 

Untuk menghiasi 'pernikahan' yang ada, setidaknya ada tujuh materi yang diberikan pada pelatihan tersebut, di antaranya teknik penulisan, management media online, social media for institution branding, strategi kehumasan, excellent public relation, membangun brand, dan media handling & crisis. Hal tersebut dimaksudkan agar humas benar-benar menjadi ujung tombak, bukan ujung tembok bagi institusi yang ada.

Di tengah pandemi yang masih berlangsung, aksi Wikan tak kenal lelah. Modal pengabdian dan semangat yang luar biasa tidak menyurutkan hasratnya untuk bertaruh. Hal tersebut mengingatkan pada tiga semboyan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani.

Memasuki perubahan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, eksistensi humas diharapkan memberi prakondisi yang positif. Secara naluriah humas harus mampu menanamkan kepercayaan kepada masayarakan tentang keunggulan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi sangat diperlukan jika kualitas SDM di Indonesia tidak ingin tertinggal dari negara lain.

Oleh sebab itu, sangat relevan jika Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyatakan pentingnya sekolah/pendidikan vokasi bagi Indonesia. Bahkan menurut Presiden, sekolah/pendidikan vokasi sama pentingnya dengan infrastruktur. Oleh sebab itu, sistem link and match yang telah terbangun antara pendidikan vokasi dan duni usaha/industri harus terus ditingkatkan. 

Pada masa ketika persaingan semakin ketat, diperlukan tenaga-tenaga yang kompeten dan memiliki keahlian/keterampilan tertentu. Jadi, mereka harus menunjukkan apa yang mereka bisa, bukan hanya mengatakan 'inilah nilai/IPK yang saya punya'. Dalam hal ini, bukan hanya kuantitas yang menjadi tujuan, melainkan kualitas dan kapasitas menjadi taruhan.

Ada sejumlah persoalan yang mengemuka terkait dengan pendidikan vokasi kita. Seperti dinyatakan Bambang Brodjonegoro (2019), penerapan vokasi di dunia pendidikan Indonesia dianggap belum maksimal. Kualitas lulusan SMK maupun Politeknik belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi penyedia kerja. Padahal vokasi, menurut Bambang bisa menjadi solusi cepat untuk mengatasi masalah pengangguran.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, konsep 'pernikahan massal' seperti yang digagas Dirjen Diksi tersebut mutlak dilakukan. Dalam implementasinya, setidaknya dua hal perlu dilakukan; pertama, penataan ulang kelembagaan/kurikulum yang mampu menciptakan kolaborasi dan kerja sama antara pendidikan vokasi dan dunia usaha serta industri. Kedua, adanya checks and balances antara kebutuhan tenaga kerja dan kesiapan lulusan dari pendidikan vokasi itu sendiri.