Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Sejumlah Gubernur Di Jepang Tolak Alokasikan RS Untuk Olimpiade

Widhoroso
13/5/2021 23:56
Sejumlah Gubernur Di Jepang Tolak Alokasikan RS Untuk Olimpiade
Olimpiade Tokyo 2021 dibayangi lonjakan kasus Covid-19(AFP)

DAFTAR pemerintah daerah di Jepang yang menolak menyediakan rumah sakit untuk merawat atlet peserta Olimpiade Tokyo 2021 bertambah. Terakhir, pemerintah Prefektur Chiba mengatakan tidak memiliki rencana untuk mengalokasikan tempat tidur di rumah sakit untuk atlet Olimpiade yang terinfeksi Covid-19.

Gubernur Chiba, Toshihito Kumagi, Kamis (13/5) telah meminta panitia penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade untuk tidak menguras sumber daya medis di prefekturnya di tengah lonjakan kasus Covid-19. Menyinggung harapan badan penyelenggara untuk bekerja sama dengan sekitar 30 rumah sakit di Tokyo dan sekitarnya selama Olimpiade, Kumagi mengatakan tidak mempertimbangkan untuk mengizinkan tempat tidur yang berharga bagi pasien Covid-19 di prefektur tersebut untuk ditempati oleh atlet Olimpiade atau mereka yang bekerja untuk Olimpiade.

Komentar Kumagi itu datang sehari setelah gubernur Prefektur Ibaraki mengatakan dia telah menolak permintaan serupa dari badan penyelenggara dan menambahkan bahwa Olimpiade Tokyo bukan sesuatu yang harus dilakukan dalam keadaan apa pun. Ia bahkan mengusulkan untuk mempertimbangkan pembatalan jika situasi pandemi memburuk.

Dengan waktu kurang dari tiga bulan hingga pembukaan Olimpiade Tokyo yang dijadwalkan, semakin banyak warga Jepang yang meminta pemerintah dan penyelenggara Olimpiade untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan memikirkan kembali apakah pertandingan harus diadakan saat negara bergulat dengan lonjakan Covid-19.

Keadaan darurat Covid-19 yang meliputi Tokyo dan tiga prefektur lainnya pada awalnya dijadwalkan berakhir pada Selasa (11/5). Namun diperpanjang hingga 31 Mei dengan dua prefektur lagi ditambahkan ke area yang ditargetkan untuk diberlakukan tindakan yang lebih ketat. (Ant/OL-15)
 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Widhoroso
Berita Lainnya