Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JAJARAN Polresta Barelang berhasil membongkar praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang terjadi dalam kurun waktu lima bulan terakhir di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 24 tersangka terdiri dari 16 laki-laki dan 8 perempuan yang memiliki peran sebagai perekrut PMI ilegal.
Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras Sat Reskrim Polresta Barelang, Polsek jajaran, dan Satpolair Polresta Barelang dalam memberantas sindikat pengiriman PMI nonprosedural yang masuk melalui Kota Batam dari Januari hingga Mei 2024.
"Terdapat 20 laporan polisi dengan jumlah korban PMI sebanyak 124 orang terdiri dari 84 laki-laki dan 40 perempuan yang berhasil kita selamatkan. Mereka rata-rata dikirim ke Malaysia secara ilegal melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan rakyat," katanya kepada wartawan, Jumat (31/5).
Baca juga : Pengiriman Lima Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia Digagalkan
Dia menjelaskan bahwa dari 20 laporan polisi tersebut, terdapat dua kasus menonjol yang diungkap oleh Polsek KKP dan sangat memprihatinkan. Kasus pertama dialami oleh calon PMI berinisial Y. Korban diberangkatkan secara ilegal melalui pelabuhan rakyat Sagulung dengan menggunakan kapal kayu menuju Malaysia.
"Setelah tiba di perairan Malaysia, ia disuruh berenang dari bibir pantai menuju daratan. Namun, ia langsung ditangkap dan diamankan oleh tentara Malaysia karena telah memasuki negara tersebut secara tidak resmi," ujarnya.
Selanjutnya, korban menjalani hukuman kurungan di Pekan Nanas, Malaysia, selama tiga bulan. Setelah masa hukuman selesai, Y dipulangkan oleh KJRI ke Indonesia melalui Kota Batam dan diterima oleh BP3MI Kepri yang kemudian memulangkannya ke kota asalnya di Dumai. "Atas peristiwa itu, jajaran Polsek KKP melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan empat tersangka berinisial DH, AJ, FR, dan WA yang terbukti merekrut korban PMI berinisial Y," tuturnya.
Baca juga : Polda Riau Kembali Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Dumai
Dia menyampaikan kasus kedua yang diungkap oleh Polsek KKP dialami oleh korban PMI berinisial NA asal Banyuasin, Sumatra Selatan. NA diberangkatkan secara nonprosedural melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center menuju Malaysia pada 25 Januari 2024 dan 3 Februari 2024. Selama di Malaysia, NA bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan tiga majikan dan mengalami penganiayaan serta pelecehan seksual.
"Nasib NA dapat diselamatkan setelah tetangganya melihat kondisi fisik korban dan melaporkannya ke pihak Kepolisian Malaysia, sehingga NA dapat dipulangkan ke Indonesia," jelasnya. Kondisi tubuh NA mengalami lebam-lebam pada saat itu. Tetangganya membawanya ke rumah sakit dan melapor ke polisi Malaysia, sehingga korban dibawa ke KJRI dan dipulangkan ke Indonesia.
Para tersangka yang terlibat dalam pengiriman PMI nonprosedural ini dijerat dengan Pasal 81 Jo Pasal 83 Jo Pasal 86 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. (Z-2)
PKS Pemanfaatan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center, bernilai investasi Rp3,8 triliun.
Ascott dengan bangga memperluas portofolionya di Indonesia melalui soft opening Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam.
PEMERINTAH bakal mengevaluasi pemberian fasilitas fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam agar bisa bersaing dengan Special Economic Zone (SEZ) Johor
Muhammad Rudi berharap, berdasarkan pertemuan yang dihelat hari ini akan lahir kajian dan kebijakan terbaru yang dapat meningkatkan berbagai sektor pendukung kemajuan Batam.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam mewakili Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri kegiatan International Batam Business Talk.
Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai (BC) Tipe B Batam, Evi Octavia, menargetkan penerimaan di tahun ini sebesar Rp659,45 miliar.
Pemerintah membentuk dua kawasan berfasilitas di Batam yaitu kawasan free trade zone (FTZ) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menjadi katalis dalam peningkatan volume investasi.
KABUPATEN Lingga, sebuah wilayah kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kini memiliki destinasi wisata andalan baru, yaitu Pulau Berhala.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved