Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 2.000 sertifikat tanah di GOR Premium Pertamina Cilacap, Selasa (2/1).
Baca juga: Menteri ATR Pesan Kepada Masyarakat agar Menjaga Sertifikat Redistribusi dengan Baik
Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung kepada 10 perwakilan dari masyarakat penerima sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.
Presiden menjelaskan sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sehingga, potensi sengketa tanah tidak terjadi ke depan.
"Ini bukti hak hukum atas tanah, kalau pegang sertifikat ada yang ngaku-ngaku tanah saya buktinya ini, di sini ada semuanya," jelasnya.
Baca juga: Kementerian ATR Pastikan HGU bukan Kawasan Hutan
Presiden menyebut dirinya kerap menerima laporan dari masyarakat mengenai sengketa tanah sejak 2015. Laporan ia terima ketika bekunjung ke sejumlah desa.
"Selalu orang berkeluh kesah masalah sengketa lahan dan tanah, konflik lahan dan tanah. Penyebabnya apa? Masyarakat belum memiliki sertifikat tanah," tuturnya.
Oleh sebab itu, Kepala Negara pastikan masyarakat yang telah memegang sertifikat tidak bisa digugat. Ia juga berpesan untuk bersikap bijak apabila hendak menggadaikan atau menyekolahkan sertifikat.
"Saya titip hati-hati pegang sertifikat ini kalau mau dipakai jaminan atau agunan itu diitung betul bisa bayar apa ndak jangan sampai keleru ngitung," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto melaporkan, sebanyak 2.000 sertifikat yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertipikat hasil PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 sertifikat hasil redistribusi tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari tanah timbul. "Sertipikat Redistribusi yang bersumber dari tanah timbul ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia," ujar Hadi.
Hadir dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni. (Ant/P-3)
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Menteri AHY langsung menuju ke Markas Kodam VI Mulawarman untuk menyerahkan sertifikat tanah
Rata-rata dari totalĀ 250 warga penerima sertifikat redistribusi di Desa Sukamukti, Ciamis yang diberikan adalah penggarap.
Dampak yang diperoleh dari adanya Program Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) yakni terdapat pertambahan ekonomi sekitar Rp25 triliun pada periode 2017-2023.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sejumlah inovasi kebijakan guna mempercepat masyarakat mendapat hak atas kepemilikan tanah.
BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyatakan jumlah warga yang terdampak kemarau di wilayah itu telah mencapai 2.027 keluarga yang terdiri atas 7.508 jiwa.
Distribusi air bersih ini merupakan langkah nyata yang dilakukan oleh Pemkab Cilacap untuk membantu warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.
Desa yang mengalami krisis air bersih adalah Desa Kamulyan Kecamatan Tambak, Desa Randegan, Kecamatan Wangon dan Desa Kediri, Kecamatan Karanglewas.
Berdasarkan pantauan perkembangan musim, saat ini sebagian besar wilayah Jawa Tengah, termasuk daerah pesisir seperti Cilacap, sedang mengalami musim kemarau.
Krisis air bersih telah melanda 617 keluarga atau 2.261 jiwa di Cilacap.
Hutan kota yang diciptakan oleh SBI Pabrik Cilacap ini berlokasi di Jl. Ir. H Juanda, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved