Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 2.000 sertifikat tanah di GOR Premium Pertamina Cilacap, Selasa (2/1).
Baca juga: Menteri ATR Pesan Kepada Masyarakat agar Menjaga Sertifikat Redistribusi dengan Baik
Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung kepada 10 perwakilan dari masyarakat penerima sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.
Presiden menjelaskan sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sehingga, potensi sengketa tanah tidak terjadi ke depan.
"Ini bukti hak hukum atas tanah, kalau pegang sertifikat ada yang ngaku-ngaku tanah saya buktinya ini, di sini ada semuanya," jelasnya.
Baca juga: Kementerian ATR Pastikan HGU bukan Kawasan Hutan
Presiden menyebut dirinya kerap menerima laporan dari masyarakat mengenai sengketa tanah sejak 2015. Laporan ia terima ketika bekunjung ke sejumlah desa.
"Selalu orang berkeluh kesah masalah sengketa lahan dan tanah, konflik lahan dan tanah. Penyebabnya apa? Masyarakat belum memiliki sertifikat tanah," tuturnya.
Oleh sebab itu, Kepala Negara pastikan masyarakat yang telah memegang sertifikat tidak bisa digugat. Ia juga berpesan untuk bersikap bijak apabila hendak menggadaikan atau menyekolahkan sertifikat.
"Saya titip hati-hati pegang sertifikat ini kalau mau dipakai jaminan atau agunan itu diitung betul bisa bayar apa ndak jangan sampai keleru ngitung," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto melaporkan, sebanyak 2.000 sertifikat yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertipikat hasil PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 sertifikat hasil redistribusi tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari tanah timbul. "Sertipikat Redistribusi yang bersumber dari tanah timbul ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia," ujar Hadi.
Hadir dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni. (Ant/P-3)
Hingga kini banyak petani Indonesia masih berstatus gurem dengan kepemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektare.
Tujuan redistribusi tanah adalah untuk mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah.
Pemkab Garut menekankan pentingnya ketelitian dalam memastikan penerima tanah yang sah sehingga redistribusi harus tepat sasaran.
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Menteri AHY langsung menuju ke Markas Kodam VI Mulawarman untuk menyerahkan sertifikat tanah
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
Presiden Prabowo Subianto beri ultimatum keras bagi pejabat & intelektual tak patriotik untuk mundur. Tegaskan visi "Profesor Merah Putih" demi rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada energi paling lambat pada akhir 2029, dengan peluang realisasi lebih cepat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan komitmennya melakukan perbaikan besar-besaran sektor pendidikan, mulai dari renovasi fisik sekolah hingga penguatan kualitas pembelajaran.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menetapkan 3 daerah yakni Cilacap, Klaten, dan Pati Kejadian Luar Biasa atau KLB campak. Sedangkan 2 daerah lainnya Brebes dan Kudus berstatus Suspek Campak.
BMKG memprakirakan masa pancaroba di wilayah Cilacap, Jawa Tengah mulai berlangsung pada April hingga Mei 2026. Setelah itu Cilacap masuk musim kemarau
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved