Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEMONSTRASI penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggaran HAM terus dilakukan bergiliran oleh elemen mahasiswa dan rakyat di sejumlah daerah. Kini, aksi yang dikemas dalam mimbar demokrasi tersebut melebar hingga ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kali ini, giliran ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Melawan menggelar mimbar demokrasi saat diberlangsungkannya Festival HAM di halaman kampus Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (13/12).
Baca juga: Singgung Soal IKN, Anies : Masih Banyak Problem Tapi Bangun Istana, Dimana Rasa Keadilan?
Dalam aksinya, para mahasiswa tampak mengenakan topeng Guy Fawke. Koordinator aksi, Refinaya, mengatakan mimbar demokrasi harus terus dilakukan untuk menyuarakan keadilan.
“Terbukti saat ini negara dikuasai oleh oligarki. Mereka hadir dan mengatur supaya kekuasaan bisa dibagi,' ujarnya lewat keterangan yang diterima Kamis (14/12).
Baca juga: Putusan RUU DKJ Harus Pertimbangkan Kondusifitas Pemilu
Refinaya melanjutkan, Komite Rakyat Melawan sebagai gerakan inisiatif anak muda dan rakyat di Kalimantan Timur sepakat untuk sama-sama hadir dengan tujuan mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi kerakyatan, kekuatan kebebasan sipil, kekuatan politik, solidaritas, serta ruang aman bagi semua.
“Malam puncak ini bukanlah akhir dari gerakan Komite Rakyat Melawan, melainkan pembuka dari perlawanan kita selanjutnya. Bersatulah kekuatan rakyat. Hidup masyarakat tertindas. Lawan dan kalahkan para penindas. Mari bersatu dan membuat gerakan perlawanan rakyat,” tegas mahasiswa Universitas Mulawarman itu.
Tak hanya mahasiswa, mimbar demokrasi itu juga diisi oleh sejumlah akademisi dari Universitas Mulawarman. Salah seorang akademisi bahkan dengan berani menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM yang dikerjakan oleh pemerintahan selama 10 tahun ini.
Mimbar demokrasi mahasiswa itu sedikitnya melibatkan Forum Milenial Nusantara, GMNI Samarinda, BEM FH UWGM, BEM FISIP UWGM, HI UMKT, Sambaliung Corner, Himapsos Fisip UNMUL, BEM KM UNMUL, BEM Politani, FKMKPUU Samarinda, UKM KPM, JATAM KALTIM, KBAM, BEM Fisip UNMUL, DEMA UINSI, Korpri PMII UNMUL, Perempuan Mahardika Nyanyi Solo Leon dan Nyanyi Solo Bellen. Sementara di jajaran akademisi turut hadir Purwadi FEB UNMUL, Esti FPIK UNMUL, Solihin FH UNMUL, Castro FH UNMUL. (P-3)
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
SEKOLAH Demokrasi dan INDEF School of Political Economy merupakan momen spesial karena menggabungkan lembaga pemikir, akademisi, dan forum jurnalis di Indonesia dan Belanda.
Aksi demo mahasiswa mengkritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh dan dibubarkan paksa oleh kepolisian
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk keperluan data pemilih di Suku Anak Dalam, Jambi, Rabu (17/7).
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved