Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Fransiskus Roberto Diogo menghalangi kerja wartawan dengan melarang wartawan MNC TV Jhoni Nura mengambil gambar. Adu mulut antara bupati dan wartawan itu viral di media sosial.
Peristiwa itu terjadi saat Bupati Sikka meninjau lokasi lahan hak guna usaha (HGU) di Patiahu, Desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Selasa (20/6).
Dalam video yang beredar, tampak Fransiskus Roberto Diogo mengacungkan jari telunjuk ke arah Jhoni.
Baca juga: KLB Rabies di NTT, Warga Diedukasi Lakukan Tata Laksana Gigitan Hewan Rabies
"Hey, kau jangan shooting-shooting itu," seru bupati yang akrab disapa Robi Idong itu.
Jhoni kemudian mempertanyakan alasan bupati melarang dirinya mengambil gambar.
"Kenapa Pak Bupati? Memangnya saya salah apa saya shooting Pak Bupati?" tanya Joni.
Baca juga: Tiga Anggota TNI AL Diduga Siksa Alat Kelamin Warga Sikka
"Kamu sering omong lain di lapangan," timpal Robi Idong.
Joni pun menjawab "Saya omong lain apa?. Saya wartawan kok bapak larang jangan shooting,"
"Kalau saya tidak mau?" jawab bupati.
Joni kembali menimpalinya "Tapi inikan lokasi terbuka PakBbupati. Saya kan tidak soal dengan Pak Bupati"
Mendengar jawaban Jhoni, Robi Idong tampak naik pitam dan menyebutnya sombong.
"Kau sombong, hebat," ujar Robi Idong sambil bergegas pergi dengan mobil dinasnya.
Jhoni Nura menuturkan, peristiwa itu bermula saat dirinya sedang meliput aksi warga yang saling dorong dengan aparat.
"Saat yang sama mobil bupati juga lewat dan diadang oleh warga adat. Mungkin karena bupati melihat saya meliput dia langsung berkata jangan diliput," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, bupati mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan hingga sempat terjadi adu mulut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informastika Kabupaten Sikka Very Awales membenarkan adanya kejadian tersebut.
la menuturkan, saat itu, bupati sedang menemui para pendemo untuk menjelaskan tentang tanah HGU.
Bupati tidak melarang wartawan meliput, bahkan ada pemdemo teriak dengan kata-kata yang terkesan kasar pun tidak dilarang.
"Tapi yang Pak Bupati larang adalah saat sudah di mobil bicara bisik-bisik dengan Bapak Leo, yang adalah orang dekatnya Pak Bupati, dan pembicaraan sangat pribadi. Apalagi di dalam kendaraan ada ibu dan anak Pak Bupati," ujar Very saat hubungi melalui sambungan telepon, Rabu (22/6).
Very mengatakan, semestinya wartawan menghargai bupati. Ada aturan narasumber menolak untuk diambil gambar dalam bentuk foto dan video, apalagi menyebarkan foto atau video itu tanpa izin. (Z-1)
BNPP mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan di perbatasan
Myscha, siswi SD di Manggarai Timur, NTT, kirim surat ke Presiden Prabowo. Ia curhat soal Makan Bergizi Gratis, takut keracunan, hingga kondisi sekolah rusak.
Dua wisatawan asal Spanyol di evakuasi medis dari perairan Pulau Padar, karena mengalami lemas, pusing, dan muntah.
WARGA Desa Kiritana, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa menggotong peti jenazah menyeberangi sungai yang dalam dan berarus deras.
Johni Asadoma menegaskan program rumah layak huni harus menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BNI memberdayakan ratusan perempuan penganyam di Pulau Solor melalui program berkelanjutan. Fokus pada peningkatan ekonomi, kualitas produk, hingga penanganan stunting di NTT.
Andri Mashadi ungkap tantangan perankan Risang di film Zona Merah. Simak riset mendalam sang aktor hingga porsi aksi zombie yang capai 80 persen.
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan terhadap wartawan bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.
DI tengah kabut duka bencana yang masih menyelimuti Kabupaten Tapanuli Utara dan sejumlah wilayah Sumatera, komitmen wartawan untuk menjaga profesionalisme tak goyah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved