Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meninjau kegiatan panen raya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (30/3). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyebut bahwa Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten lumbung padi Indonesia.
“Kita harapkan nanti hasilnya yang surplus bisa dibawa ke provinsi yang lain yang membutuhkan,” ujar Jokowi.
Meski sempat dilanda bencana banjir, Jokowi menilai bahwa hasil panen di Maros dapat dikatakan cukup baik dengan menghasilkan beras sebanyak 5,5 ton per hektare. Banjir yang melanda Maros membuat produksi panen beras menurun.
Baca juga :Hari Kedua di Sulawesi Selatan, Presiden akan Tinjau Panen Padi dan Smelter
“Saya lihat juga bagus hasil panen 1 (hektare) bisa diangka 5,5 ton tapi ini (benih) inpari hasilnya bagus. Kenapa 5,5 ton per hektare karena terkena banjir 2 kali, ini menurunkan produksinya. Tapi 5,5 ton juga sudah hasil yang baik,” papar presiden.
Jokowi menuturkan dari hasil panen raya diharapkan Maros bisa menghasilkan 2 juta ton beras. Pascapanen, terang Jokowi, padi dari para petani akan diproses di penggilingan beras. Kemudian, imbuhnya, segera disalurkan ke pasar-pasar tradisional. Saat ini di Kabupaten Maros belum tersedia penggilingan beras modern yang baru tersedia di Sumatera dan Pulau Jawa.
Baca juga : Pemda Ingin Bangun Pasar Induk, Presiden: Bagus untuk Kontrol Stok
“Ya satu-satu baru ada sedikit di Sumatera, agak banyak di Jawa nanti bergerak. Baru semuanya baru jadi, baru dibangun,” terang presiden.
Saat ditanya mengenai harga beras yang sempat naik, Jokowi menerangkan harga tergantung pada suplai barang.
“Kalau suplainya banyak, suplainya melimpah otomatis harga turun. Kalau suplainya kurang otomatis harga naik,” ucapnya.
Selain beras, pada kesempatan itu presiden juga ditanya mengenai ketersediaan pupuk yang sering dikeluhkan para petani. Jokowi mengakui suplai pupuk menjadi masalah di berbagai negara, tidak hanya Indonesia. Pasalnya Ukraina dan Rusia sebagai negara produsen pupuk saat ini tengah berperang.
“Memang sebagai eksportir pupuk maupun ekspotir bahan baku pupuk semua di sana (Rusia dan Ukraina). Rapat terakhir, Mentan (Menteri Pertanian) akan mencarikan solusinya,” ujar Jokowi.(Z-8)
RAUT wajah rasa kekecewaan bercampur murung sulit disembunyikan oleh ribuan petani bawang merah di kawasan Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
PT Surveyor Indonesia menggelar giat panen raya kopi dan peresmian gudang pupuk di Desa Srikandi, Wanasuka, Pangalengan, Jawa Barat.
Lamongan miliki lahan jagung seluas 59.540 hektare dengan produktivitas rata-rata 8,4 ton per hektare.
Kegiatan ini merupakan pengembangan dari Program Smart Farm Academy yang diinisiasi oleh Inisiatif Zakat Indonesia bersama Rohis Lintasarta dan dukungan dari Kementan
Jika pemerintah tidak banyak berperan besar dalam menjaga kelancaran distribusi dan stok pangan, maka inflasi pangan diramalkan sulit terkendali dengan baik.
Perum Bulog mengklaim telah menyerap 468 ribu ton gabah kering pada masa panen tahun ini, tepatnya si sepanjang April.
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX akan kembali diadakan, menjadi ajang bergengsi untuk mengeksplorasi dan memamerkan berbagai varietas tanaman pangan unggulan.
Program penanaman padi apung yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa kabupaten dalam dua tahun terakhir mengalami kegagalan.
GELAGAT pemerintah yang menjadikan perubahan iklim sebagai alasan gagalnya swasembada pangan tak dapat dibenarkan. Semestinya itu memacu upaya pengambil kebijakan berbuat lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved