Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengalokasikan 10% dari APBD untuk pengembangan sektor pertanian. Menurut Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy kebijakan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah.
"Untuk membangun perekonomian masyarakat suatu daerah, cara yang paling mudah adalah dengan mendukung sektor yang paling kuatnya dulu, yaitu pertanian. Itulah dasar dari kebijakan pengalokasian anggaran 10% untuk sektor pertanian,"ujar Audy, Selasa (14/3).
Audy menjelaskan, jika ingin menilai keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan roda pembangunannya, salah satu indikatornya dapat ditinjau dari kebijakan rencana pembangunan daerah tersebut. Apakah telah sesuai dengan potensi daerah atau belum.
Baca juga: Sumbar Mulai Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 50% masyarakat Sumbar mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Sektor ini juga juga tercatat sebagai penyumbang 21,2% PDRB Provinsi Sumbar.
Berdasarkan data BPS terkait capaian Pemprov Sumbar tahun lalu, secara umum berhasil mencapai target. Dengan rincian, skor indeks pembangunan manusia mencapai 73,26, pertumbuhan ekonomi 4,36%, PDRB ADHK per kapita mencapai Rp32,37 juta, dan PDRB ADHB per kapita Rp 50,59 juta. Lalu gini ratio sebesar 0,292, tingkat kemiskinan terendah ke-enam di Indonesia dengan persentase 6,04%, dan tingkat pengangguran terbuka 6,28%.
Baca juga: Sumbar Andalkan Fotografer untuk Promosikan Destinasi Wisata
"Secara umum, kebijakan pembangunan Pemprov Sumbar cukup berhasil. Hal tersebut terlihat dari data BPS Sumbar," tegas Audy. (Z-6)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
RMA Indonesia merupakan satu-satunya distributor resmi Mahindra Tractor di Tanah Air. Sementara, Mahindra FES adalah produsen traktor terbesar di dunia berdasarkan volume.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Limau Field berkomitmen mendukung inisiatif-inisiatif kreatif yang lahir dari warga yang juga para pelaku UMKM di sekitar perusahaan.
Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kemuning, berkomitmen untuk terus memajukan masyarakat terutama perempuan setempat.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved