Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), mengapresiasi program prioritas nasional keamanan pangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang dinilai bisa mengantisipasi stunting di kota itu.
Wakil Wali Kota Palu, Reny A Lamadjido mengatakan, program BPOM sudah sejalan dengan program pemerintah Palu dalam mencegah stunting tahun ini.
“Sangat berkaitan dengan program pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting. Oleh karena itu kami sangat mendukung program BPOM Palu tersebut,” terangnya di Palu, Rabu (8/3).
Baca juga :
Menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan Sulteng itu, pemerintah Palu dan BPOM juga sudah menandatangani komitmen bersama untuk mendukung program prioritas nasional keamanan pangan tersebut.
“Seluruh wilayah di Indonesia diminta oleh Presiden RI Joko Widodo harus menurunkan stunting 2024 senilai 14 %. Makanya program ini sangat tepat untuk menjalankan perintah itu. Karena salah satu yang menyebabkan stunting ketika pangan kita tidak terjaga dengan baik,” tegas Reny.
Ia menjelaskan, dalam penilaian prevalensi stunting di Palu, pihaknya tidak menargetkan harus mendapatkan peringkat pertama.
Baca juga :
Hal yang lebih penting, kata Reny, adalah proses yang dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan benar.
“Sehingga, output dan outcome yang didapatkan benar-benar maksimal,” imbuhnya.
Kepala BPOM Palu, Agus Riyanto mengatakan, uu pangan nomor 18 tahun 2018 serta uud negara RI 1945 mengamanatkan bahwa pangan adalah salah satu kebutuhan dasar hidup manusia yang utama.
Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, serta bergizi seimbang, baik tingkat nasional maupun daerah termasuk pedesaan hingga perseorangan yang merata di wilayah NKRI.
“Dan jika semua itu terpenuhi, kami yakin stunting tidak akan ditemukan. Dan pasti kami sangat mendukung program pemerintah Palu dalam menurunkan angda stunting,” tandas Agus.
Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) prevalensi stunting di Palu masih berada di angka 23,9 %.
Meski mengalami penurunan 1,7 % tahun lalu (2022). Namun, angka 23,9 % masih tinggi dan pemerintah Palu bertekad harus menurunkan angka tersebut menjadi 0 %. (Z-8)
Pada dasarnya setiap daerah tidak memiliki masalah gizi yang sama. Mayoritas yang muncul adalah soal pola asuh.
Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk turut mendukung program penurunan angka stunting yang diusung oleh Pemerintah Indonesia.
Penanganan anak yang sudah terlanjur stunting harus menggunakan food-based approach dengan bantuan makanan bergizi terus-menerus minimal 90 hari.
UPAYA penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dilakukan pemerintah setempat.
Pemerintah menargetkan angka stunting tahun ini harus turun di angka 14%.
Di tengah isu kelangkaan beras, Lions Club Indonesia membagikan 1.000 paket nasi kotak di beberapa wilayah kaum marginal Ibu Kota Jakarta.
Dokter spesialis penyakit dalam Rudy Kurniawan mengatakan sarapan dengan karbohidrat tetap diperlukan untuk membantu mempersiapkan metabolisme tubuh.
Penelitian menunjukkan bahwa anak yang menerima nutrisi dan stimulasi yang tepat selama 1000 HPK memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dan keterampilan sosial yang lebih baik.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Yang perlu kita jaga adalah kualitas tanahnya, kualitas lingkungannya, sehingga tumbuhan atau hewan tersebut bisa terjaga kualitasnya saat kita makan.
CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah S Saminarsih, mendorong pemerintah untuk membuat petunjuk teknis dalam program Makan Bergizi Gratis.
PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) seharusnya didudukkan dalam porsi yang benar dan tepat. Masalah kesehatan anak Indonesia tidak hanya soal gizi tetapi juga penyakit tidak menular (PTM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved