Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyerahkan penghargaan kepada Bupati Pj Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi. Penghargaan ini diterima Apriyadi berkat sukses yang diraihnya melakukan pendampingan pencapaian tanam produksi sawit swadaya Muba menjadi yang terbaik di Indonesia.
Selain Apriyadi, KUD Suka Makmur Kecamatan Sungai Lilin, Muba juga meraih penghargaan dari Menteri Pertanian untuk kategori Produktivitas Tertinggi Program Peremajaan Sawit Oleh Lembaga Pekebun Swadaya Terbaik Di Indonesia.
Diketahui, Kabupaten Muba menjadi inisiator program PSR dan secara langsung pada 2017 lalu diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Sungai Lilin. Tercatat, sebanyak 19.186 ribu hektar sawit swadaya milik petani di Muba berhasil dilakukan replanting atau peremajaan.
"Ada tiga Gubernur dan tiga Bupati di Indonesia yang sukses antarkan daerahnya dan petani sawit dengan program PSR, salah satunya Kabupaten Muba. Kami apresiasi dan ucapkan selamat dengan inovasi Permodelan Pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat Dengan Capaian Luas Tanam Dan Produksi Sawit Swadaya Terbaik di Indonesia yang dilakukan Kabupaten Muba," ungkap Menteri Pertanian, SYL saat membuka Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional di Grand Ballroom Pullman Hotel Jakarta, Senin (27/2/2023).
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Apriyadi mengatakan program PSR di mulai sejak tahun 2017 yang diinisasi Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin. "Hingga kini terus berlanjut, dan 19 ribu hektar lebih sawit swadaya milik petani rakyat dilakukan peremajaan dan berhasil menuai hasil yang maksimal," ujarnya.
Atas raihan penghargaan ini Apriyadi memuji support dan dorongan Dinas Perkebunan Muba serta Tim PSR Kabupaten Muba, masyarakat Muba dan petani sawit swadaya. "Muba akan terus mendorong serta merealisasikan hulu dan hilir perkebunan kelapa sawit agar terciptanya ekonomi kerakyatan yang baik di sektor perkebunan," urainya.
Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya ini juga mengucapkan selamat kepada KUD Suka Makmur Kecamatan Sungai Lilin yang menyandang penghargaan Produktivitas Tertinggi Program Peremajaan Sawit Oleh Lembaga Pekebun Swadaya Terbaik Di Indonesia.
"Selamat kepada KUD Suka Makmur, semoga capaian ini dapat memotivasi KUD lainnya di Kabupaten Muba selalu meningkatkan produktifitas kelapa sawit dan turut andil memajukan daerah yang kita cintai," tuturnya.
Plt Kepala Dinas Perkebunan Muba, Akhmad Toyibir mengatakan inovasi pendampingan sawit rakyat swadaya PSR adalah penguatan dari hulu hingga ke hilir untuk menjadikan pekebun mandiri berdaulat. Hasilnya, rinci Toyibir, kondisi terkini peremajaan sawit rakyat Muba dari tahun 2017-2022 yakni memiliki luas capaian rekomtek 19.186 hektar, luas tanam 16.642 hektar, dan luas tanaman menghasilkan 8.732 hektar.
"Produktifitas mencapai 19-21 ton TBS perhektar/tahun, jumlah lembaga pekebun swadaya 39 lembaga pekebun, dan total pekebun 7.408 orang di Muba," jelasnya.
Pendapatan pekebun saat ini menurut Toyibir bersih rata-rata Rp 8 Juta perkapling/bulan. "Pendapatan tertinggi Rp13 Juta perkapling dengan umur tanaman 60 bulan," bebernya.
Ada dua manfaat dari pendampingan yang dilakukan Pemkab Muba kepada petani sawit program PSR. "Pelaku usaha kelapa sawit swadaya merasa sangat senang, kebun berhasil sangat memuaskan meningkatkan pendapatan, padahal umur tanam masih pendek. Hasil ini berefek adanya perputaran uang hingga meningkatkan pendapatan upah bagi para buruh/pekerja kebun dan masyarakat di Desa-Kecamatan wilayah PSR, meningkatkan daya beli serta menopang perekonomian masyarakat khusunya di Kabupaten Musi Banyuasin dan masyarakat luas pada umumnya," terang dia.
Yang tak kalah penting, tambahnya, adanya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) serta kesejahteraan pekebun. "Kondisi ini mempermudah perwujudan cita-cita menuju pekebun mandiri dan berdaulat untuk mendukung pembangunan Pemkab Muba dan Pemerintah Pusat di sektor perkebunan demi menopang kekuatan ekonomi masyarakat," tandasnya.
Ikut hadir mendampingi Pj Bupati Apriyadi pada penghargaan yang dibarengkan Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional ini Plt Kadisbun Akhmad Toyibir, Plt Kepala Bappeda Sunaryo, Kepala Dinas Kominfo Herryandi Sinulingga dan Plt Kabag Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Setda Muba Rangga Perdana Putera. (OL-13)
TIM gabungan Resmob Polres Mesuji dan Resmob Polda Lampung dibantu Polres Musi Manyuasin meringkus H, 54, pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan korban seorang siswi.
Warga Tanjung Dalam, Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, dihebohkan kejadian buaya menyerang seorang kakek. Ketika itu sang kakek sedang wudu di sungai Dawas.
Operasi pasar murah juga dilaksanakan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi.
pelatihan ini penting diadakan mengingat sawit merupakan komoditi utama pertanian yang ada di wilayah Sumatera Selatan.
Dalam pelatihan tersebut, ibu-ibu Desa Jirak mendapatkan ilmu praproduksi sampai pascaproduksi kudapan khas Palembang itu.
MUSIM kemarau tahun ini diprediksi akan lebih panjang dan lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, musim kemarau sudah mulai terjadi dan puncaknya pada Agustus 2023 mendatang.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved