Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merekomendasikan kepada masyarakat Cianjur dan pemerintah daerah agar tidak mendirikan kembali bangunan di area patahan Cugenang yang memiliki panjang 9 kilometer. Hal itu dilakukan agar jika sewaktu-waktu patahan itu kembali aktif, tidak akan ada bangunan yang hancur dan tidak menimbulkan korban jiwa.
"Patahan Cugenang sepanjang 9 km membentang mulai dari Desa Cibereum melintasi Desa Cijedil, Desa Mangunkerta, Desa Sukajaya, yang masuk dalam Kecamatan Cugenang dan berakhir di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara virtual di Jakarta, Kamis (8/12).
Seperti diberitakan, patahan Cugenang merupakan patahan yang memicu terjadinya gempa berkekuatan 5,6 magnitudo di wilayah Cianjur, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Selain desa-desa tersebut, Dwikorita menyebut bahwa dalam radius 300 m sebelah kiri dan radius 500 m bagian kanan patahan juga dilarang didirkan bangunan.
Baca juga: Presiden: TNI-Polri Harus Bantu Bersihkan Puing Akibat Gempa Cianjur
"Ini sudah kita sampaikan ke bupati, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang akan direlokasi adalah zona tersebut," imbuh dia.
Dwikorita menyatakan, hingga kini terdapat 295 patahan aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Patahan Cugenang ini merupakan patahan yang baru saja ditemukan dan dilakukan identifikasi.
Berdasarkan analisis BMKG, patahan itu aktif setiap kurang lebih 20 tahun sekali. Sehingga perlu upaya mitigasi agar pergeseran patahan itu tidak menimbulkan kerugian materiel maupun korban jiwa.
"Jika terpaksa dibangun dalam radius 500 m atau 200 m, syaratnya harus merupakan bangunan tahan gempa. Itu yang sedang dilakukan pemerintah. Ada model-model bangunan tahan gempa yang sedang disiapkan dan dibangun oleh pemerintah," pungkas dia. (OL-16)
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Juli, Agustus, hingga September 2024 mendatang.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
Guna mengantisipasi dampak puncak musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan berbagai langkah pencegahan kekeringan dan karhutla di Jawa Tengah.
Kali Kobe yang berada di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara meluap. Fenomena itu memicu banjir di Desa Lilief Waibulan, pada Minggu (21/7).
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
BNPB mengungkapkan bahwa bencana paling mematikan tahun ini ialah tanah longsor. Hal itu terlihat dari jumlah korban meninggal dunia yang ditimbulkan
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved