Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yani Hassan, menyebutkan bahwa para korban bencana pergeseran tanah di Desa Bojongkoneng enggan direlokasi.
"Tidak mudah upaya relokasi, diminta pindah rumah, mereka lebih pilih bersahabat dengan bencana. Karena ekonominya di situ, keluarganya di situ," kata Yani di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (10/10).
Ia menjelaskan dari 10 kepala keluarga (KK) korban pergeseran tanah yang rumahnya mengalami rusak parah, baru tiga di antaranya yang bersedia direlokasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Dari 10 rumah yang benar-benar rusak, baru tiga yang siap direlokasi, yang lain belum," kata Yani.
Sementara itu Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menyebutkan bahwa pihaknya tetap segera mencairkan dana bantuan untuk sewa rumah bagi masyarakat korban bencana pergeseran tanah.
"Kami segerakan untuk mencairkan biaya sewa tempat tinggal, karena bagaimana pun tinggal di pengungsian tidaklah nyaman," katanya.
Baca juga: Korban Banjir Pascagempa di Lebak Butuh Bantuan Bahan Pokok
Ia mengaku tidak ingin masyarakat korban pergeseran tanah tetap tinggal di rumahnya, karena berisiko terjadi bencana susulan.
Menurutnya, Pemkab Bogor telah menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah di Bojongkoneng. Dengan demikian,
penanganan pascabencana akan dimaksimalkan dengan anggaran dari pos belanja tidak terduga (BTT).
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 41 warga mengungsi akibat bencana pergerakan tanah yang terjadi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor.
BNPB mengimbau masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, 41 warga yang terdampak langsung terpaksa mengungsi ke dua titik lokasi yang lebih aman setelah tempat tinggal mereka mengalami kerusakan akibat adanya fenomena pergerakan tanah.
"Dua lokasi yang menjadi tempat pengungsian itu meliputi Villa Roso, Kampung Curug, RT 02 RW 09 Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang dan Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor," ujar Muhari. (Ant/OL-16)
BNPB mengungkap bahwa banjir yang melanda Surakarta dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dipicu oleh intensitas hujan tinggi sebagai dampak tidak langsung dari Bibit Siklon Tropis 92S.
Agus mengingatkan pengalaman 2023 ketika banyak tempat pembuangan akhir sampah ikut terbakar dan menimbulkan masalah serius.
Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk memastikan perempuan sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku utama dalam pembangunan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah warga yang terdampak banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terus meningkat.
Rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sedangkan yang rusak berat, diganti dengan pembangunan baru.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved