Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RAMPAI Nusantara (RN) menggelar deklarasi dan pelantikan pengurus dewan eksekutif wilayah Sumatra Selatan (Sumsel). Deklarasi dan pelantikan tersebut menjadi konsolidasi organisasi yang terus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah mendorong seluruh pengurus yang dilantik memiliki kesamaan visi membantu masyarakat. "Program dan kerja Rampai Nusantara harus menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak boleh lepas dari persoalan masyarakat," ucap Mardiansyah saat memberikan arahan di depan pengurus RN Sumsel, Minggu (14/8).
Ia mengatakan jika memiliki kepedulian terhadap masyarakat bukan perkara sulit saat dilakukan secara bersama-sama dengan kerja yang terukur. "Saya selalu berharap kepada pengurus wilayah Rampai Nusantara yang telah terbentuk menjadikan dirinya sebagai pejuang yang dapat menyemai persoalan masyarakat di bawah dan membantu dengan maksimal," tambah pria yang juga aktivis 98 tersebut.
Mardiansyah juga optimistis pengurus Rampai Nusantara baik di tingkat nasional maupun wilayah akan segera menjalankan program kerja yang telah dicanangkan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Eksekutif Wilayah Rampai Nusantara Sumatra Selatan Hari Azwar menyampaikan akan segera menyusun langkah kerja ke depan dalam waktu dekat. "Amanat Ketum Rampai Nusantara sudah jelas. Kami di daerah setelah pelantikan ini akan segera mematangkan program kerja ke depan yang berorientasi pada kepedulian terhadap masyarakat," ujar Hari Azwar.
Untuk diketahui, dalam tiga bulan berdiri Rampai Nusantara melakukan deklarasi di 13 wilayah Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Riau, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumbar, Sumatra Utara, dan Sumatera Selatan. Dalam waktu dekat akan dilakukan pelamtikan pengurus wilayah di Kalbar, Sulsel, dan Gorontalo. Hadir dalam deklarasi Rampai Nusantara Sumatra Selatan, Sahabat Baik Rampai Nusantara Deny Cagur, dan sejumlah tokoh muda di Sumsel. (RO/OL-14)
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved