Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menuding ada upaya manipulasi dalam proyek perencanaan tambang batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.
Demikian hal tersebut dijelaskan Ahmad Latif Ketua PB PMII Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik kepada media, Sabtu (26/2) malam.
Latif mengungkapkan, hal tersebut berdasarkan proses pencarian fakta yang dilakukan tim pencari fakta PB PMII yang diterjunkan selama beberapa hari.
"Ada upaya manipulasi dokumen dalam proses perencanaan pembangunan tambang batu andesit di Desa Wadas," jelas Latif.
Latif mengakui, hal tersebut dikantongi PB PMII usai melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber kunci di Desa Wadas.
Kendati demikian, jelas Latif, ada juga manipulasi yang lainnya seperti kebohongan terkait terhadap rencana penambangan yang termuat di Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Baca juga : Komunitas Startup Malang Apresiasi Program Erick Bangkitkan Potensi Generasi Muda
Fakta lain, kata Latif, dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Pembangunan Bendungan Bener, BAB II halaman 191 poin 6 tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Rencana Quarry Area disebutkan bahwa 86,05 persen masyarakat dianggap bersedia apabila lahannya dijadikan lokasi tambang Batuan Andesit. Sisanya tidak bersedia (0 persen), tidak menjawab (4,65 persen), dan belum dapat menjawab (9,30 persen).
Menurut Latif, uraian di atas tampak bahwa Pemerintah dan BBWS-SO memanipulasi dokumen Amdal dengan menyampaikan bahwa 86,05 persen masyarakat bersedia tanahnya ditambang dan hanya 0 persen warga yang tidak bersedia tanahnya dijadikan lokasi tambang.
Padahal, lanjut Latif, sejumlah pihak mengaku bahwa dalam forum sosialisasi Konsultasi Publik pengadaan tanah, jelas-jelas seluruh warga Wadas menolak penambangan Batuan Andesit di Desa Wadas.
Latif juga sangat menyayangkan dugaan manipulatif yang dilakukan pemerintah terkait rincian 579 bidang tanah di Desa Wadas yang jadi target pembebasan tanah untuk tambang batu andesit.
Ia mengatakan, pemerintah mengklaim ada 346 pemilik bidang tanah setuju untuk membebaskan lahannya untuk pertambangan andesit. Sementara 94 pemilik menolak mentah-mentah tawaran pembebasan tanah. Sisanya, masih ragu-ragu apakah akan memberikan tanahnya atau tidak.
Padahal, kata Latif, hasil penggalian fakta dilapangan warga menolak keras terhadap pembangunan tambang batu andesit di Wadas hingga hari ini.
"Tim PB PMII menemukan data dilapangan tercatat 163 bidang tanah yang akan dibebaskan. Sementara hampir 340 an warga masih menolak atas pembangunan tambang tersebut. Artinya, klaim pemerintah adalah tindakan kebohongan dan dapat di proses secara hukum," ujar Latif. (RO/OL-7)
PGI mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi dalam hal ini. PGI menilai sedikitnya dua hal dari Presiden akan hal ini.
PENERAPAN smart mining atau pertambangan cerdas melalui adopsi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, machine learning, dan robotic.
Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia.
Tidak hanya bermanfaat untuk internal, tim tanggap darurat juga harus siap membantu misi kemanusiaan di sekitarnya baik skala lokal, regional bahkan nasional.
PT Vale menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Environment, Social and Government (ESG) untuk menjaga masa depan industri, khususnya pertambangan.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, menekankan pentingnya kemampuan bertransformasi bagi para peserta pelatihan kepemimpinan
Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari berbagai divisi dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan spesialisasinya.
Aplikasi Web jarang dibuat dengan mempertimbangkan keamanan. Meski demikian, kita menggunakannya setiap hari untuk berbagai fungsi penting.
PJ Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Tengah periode 2024-2029, di Gedung B Lantai 5, Kompleks Kantor Gubernur, Senin, 24 Juni 2024.
Iluni SSP terlibat di tingkat akar rumput melakukan kegiatan kolaborasi bersama Indonesia Mengajar serta Donasi Buku dan Advokasi bersama organisasi selfgrow.id.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved