Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUNA meningkatkan kenyamanan wisatawan dan sekaligus menghapus Kawasan kritis di Pegunungan Menoreh, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), melalui anak usahanya PT Bharinto Ekatama (BEK) menggelar program penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Perbukitan Menoreh.
Pencanangan (kick-off) program ini dilaksanakan Minggu (28/11) oleh Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Helmi Basalamah.
Direktur PT Bharinto Ekatama, Ignatius Wurwanto menjelaskan Program Rehabilitasi DAS sudah ditetapkan oleh Kementerian LHK sejak 2017 lalu. "Kami PT ITM adalah perusahaan yang telah mencatat keberhasilan kegiatan penanaman di area DAS, dengan menyerahkan kembali kepada Kementerian LHK lahan yang dinilai memenuhi ketentuan seluas 14.443 hektare di wilayah Kalimantan. Luasan tersebut menjadi salah satu pencapaian yang terbesar di Indonesia," kata Wuwanto.
Sedangkan rehabilitasi DAS Menoreh-Borobudur, jelas Wurwanto, akan menggunakan konsep agroforestri berbasis pemberdayaan masyarakat. Karena itu ujarnya, pemangku utama dan pemangku wilayah pada program ini adalah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan,
Ia menyebutkan, lokasi Rehabilitasi DAS yang menjadi tanggungjawab ITM di Kawasan Bukit Menoreh dan Kawasan Destinasi Super Prioritas Borobudur meliputi 17 desa di 8 Kecamatan, dengan total luasan 250 hektare. Selain PT ITM, jelasnya, untuk program rehabilitasi DAS Menoreh- Borobudur, Kementerian LHK menunjuk pula beberapa perusahaannya , antara lain PT Adaro Energi Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Pertamina Geothermal Energi, dan PT Borneo Indobara. (OL-15)
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
UPAYA perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di DI Yogyakarta, termasuk di kawasan penyangga Kawasan Penyangga Gunung Merapi.
KLHK mendukung target Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi percontohan (showcase) keberhasilan program rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia.
meggelar Pasar Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Gedung Maggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Senin (18/3). Salah satu sisi gedung itu disulap bak pasar tradisional yang menjual buah dan sayur.
Peran masyarakat perlu didorong oleh regulator untuk lebih aktif. Pasalnya banyak elemen masyarakat dari pemuda yang konsen terhadap lingkungan dan alam.
Sanksi administratif tersebut mulai dari teguran tertulis, pembekuan PPKH hingga akhirnya pencabutan PPKH.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengunjungi Tukad Bindu di Denpasar, Bali, untuk mempelajari konsep komunitas dalam menjaga dan mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS).
Penanaman serentak dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Cianjur, Jawa Barat serta Kepala BRGM, Hartono, di Desa Lukit, Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau
Total lahan rehabilitasi mencapai 23,27 Ha yang berlokasi di Gunung Tilu, Desa Girimukti, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
BENCANA banjir yang semenjak tiga pekan lalu melanda wilayah bagian barat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Provinsi Jambi kini meluas ke daerah pesisir timur Jambi.
Dalam perjalanan menuju muara sungai tidak hanya mengalir lurus, melainkan membentuk pola-pola aliran yang memukau.
KLHK mencatat kewajiban tanam Rehabilitasi DAS 1.308 perusahaan pemegang PPKH di Indonesia mencapai 608.278 hektare.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved