Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UPAYA menjual potensi komoditas di lahan gambut terus digaungkan. Salah satunya oleh Koalisi Masyarakat Pantau Gambut.
Lewat situs 222.pantaugambut.id, mereka meluncurkan fitur baru Peatland Business Hub untuk mengembangkan potensi komoditas di lahan gambut.
"Fitur ini memuat informasi potensi komoditas gambut yang dapat digunakan calon investor untuk menjajaki kerja sama investasi. Kami juga membangun ekosistem bisnis komoditas gambut yang sehat," kata Koordinator Nasional Pantau Gambut, Lola Abas, Selasa (16/11).
Ia menambahkan potensi komoditas di lahan gambut tergolong besar. "Kami membantu menyiapkan media perantara untuk menghimpun informasi potensi komoditas dan terhubung dengan investor," tambah Lola.
Dengan upaya itu, pihaknya berharap komoditas dari lahan gambut dapat berkembang menjadi potensi ekonomi bernilai tambah. Dampaknya, bisa menjaga keberlangsungan ruang hidup dan pendapatan masyarakat di lahan
gambut, sekaligus memperkuat pola pikir masyarakat untuk selalu menjaga lahan gambut di sekitarnya.
Potensi kegiatan ekonomi berbasis komoditas di lahan gambut akan berkembang lebih pesat menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan nilai
tambah apabila berada dalam ekosistem bisnis yang mendukung. Untuk itu,
potensi komoditas dibangun dengan pertimbangan pemeliharaan lahan gambut berkelanjutan oleh masyarakat gambut sebagai pemangku kepentingan utama.
Peatland Business Hub akan memuat informasi-informasi potensi komoditas
gambut yang kemudian dapat digunakan oleh calon investor untuk menjajaki kerja sama investasi.
Indonesia memiliki luas lahan gambut mencapai 13.43 juta hektare (data 2019), yang membuatnya menjadi nomor empat terluas di dunia, dan merupakan lahan gambut tropis terluas di dunia.
Lahan gambut adalah rumah dari keanekaragaman hayati Indonesia yang menyimpan 57 gigaton karbon, atau sekitar 10,36% karbon dunia.
Saat kebakaran hutan dan lahan terjadi pada 2015, 53% dari total lahan yang terbakar adalah gambut. Kebakaran yang terjadi di 32 provinsi di Indonesia pada tahun itu melepaskan emisi gas rumah kaca sebesar 1.636 juta ton CO2 atau lebih dari total emisi harian gas rumah kaca di Amerika Serikat dan menimbulkan kerugian negara hingga Rp220 triliun.
Sementara itu, Pantau Gambut bekerja sama dengan ASYX Indonesia dalam membangun dan mengembangkan Peatland Business Hub.
Lishia Erza, Direktur Proyek Peatland Business Hub dari ASYX, optimistis bahwa fitur baru ini akan memberikan ekosistem bisnis yang lebih baik bagi komoditas di lahan gambut.
"Fitur ini dikembangkan untuk mengoptimalkan informasi komoditas menjadi informasi yang berguna untuk investor. Fitur ini akan
menghadirkan skema rantai pasok yang tepat untuk komoditas gambut, sehingga produk-produk dapat didistribusi dengan baik dan dibeli dengan harga yang pantas. Dengan teknologi digital, fitur ini akan hadir dengan informasi yang akurat dan terkini," ujar Lishia. (N-2)
Pengamat Tata Kota dari Universitas Lambung Mangkurat, Akbar Rahman, menilai kondisi tanah gambut di Banjarmasin menyebabkan konstruksi bangunan menjadi rentan.
PDAM belum bisa mengolah air gambut, air banjir maupun air payau untuk bisa menjadi air minum karen instalasi PDAM menggunakan teknologi yang biasanya dipakai pada air baku standar.
Konservasi menghadapi tantangan besar karena di awal konsep konservasi sudah salah, di mana negara memisahkan rakyat dari wilayah konservasi
Provinsi dengan luas karhutla tertinggi periode Januari – Maret 2024 yaitu Kalimantan Timur yakni 6.013 hektare.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) mulai melanda Provinsi Riau. Sedikitnya seluas 2 hektare lahan gambut di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau, ludes terbakar.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa sesuai konstitusi amanat Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan seluruh kekayaan sumber daya alam (SDA) harus dimaksimalkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved